Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, LABUHANBATU - Mantan Dirut Pudam Tirta Bina, Paruhum Nali Siregar, dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada bidang Pidsus Kejari Labuhanbatu.
Paruhum Nali Siregar merupakan terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan retribusi pada Perusahaan Air Minum (Pudam) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu untuk periode tahun 2023 hingga 2024 senilai Rp 1,4 milyar.
Kajari Labuhanbatu Dr. Carel W, SH MH melalui Kasi Intelijen, Memed Rahmad Sugama SH, didampingi Kasi Pidsus, Sabri Fitriansyah Marbun, SH, saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025) mengatakan, tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di PN Medan, pada Senin (10/3/2025) sekira pukul 16.00 Wib kemarin.
Baca Juga : Dua Kurir 3 Kg Sabu Asal Aceh yang Diringkus di Kota Binjai Dituntut 20 Tahun Penjara
Lebih lanjut, Memed menyebut, pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Paruhum Nali Siregar dengan Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn bersamaan dengan mantan kasubbag keuangan, Khairil Yuzar dengan Nomor Perkara : 5/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn. Dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Dt. Ananda Farkhie, SH dan Basrief Aryanda, SH.
"Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu, dipimpin oleh Hakim Ketua Andriansyah, SH MH serta Panitera Pengganti Risna, SH dan Afandi Nasution, SH," sebut Memed.
Di sisi lain, lanjut Memed, terdakwa Paruhum Nali Siregar diwakili oleh penasehat hukum, Ahmad Ansyari Siregar, SH MH dan Indra Pratama Matondang, SH, sementara Khairil Yuzar diwakili oleh Penasehat Hukum Bayu Nanda, SH Mkn dan M. Irsad, SH.
Baca Juga : Kurir 1.598 Butir Ekstasi yang Diringkus di Kota Binjai Dituntut Jaksa 10 Tahun Penjara
Ditambahkan, Kasi Pidsus, Sabri Fitriansyah Marbun, SH mengatakan, dalam persidangan tersebut, JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa Paruhum Nali Siregar, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
"Pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, serta denda sebesar Rp 300.000.000,- subsidiar pidana kurungan 3 bulan. Uang pengganti sebesar Rp 1.362.960.000,- dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp 10.000,-," terang Sabri.
Sementara, sambung Sabri, terhadap terdakwa Khairil Yuzar, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Junto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan sementara, serta denda sebesar Rp 300.000.000 subsidiar pidana kurungan 3 bulan. Serta pembayaran biaya perkara sebesar Rp 10.000.
Lebih lanjut, Kasi Pidsus mengungkapkan, atas tuntutan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (pledoi). Sidang itu telah dilaksanakan pada Senin (17/3/2025) kemarin.
"Sidang dihadiri oleh sekitar 15 orang pengunjung yang terdiri dari anggota keluarga terdakwa, pers, dan masyarakat. Persidangan berlangsung dengan lancar, aman, dan kondusif, serta selesai pada pukul 17.00 Wib," pungkas Kasi pidsus.
(Dra/nusantaraterkini.co).
