Korupsi Uang Restribusi Rp 1,4 Miliar, Mantan Dirut Pudam Tirta Bina Dituntut 8 Tahun Penjara
Mantan Dirut Pudam Tirta Bina, Paruhum Nali Siregar, dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada bidang Pidsus
nusantaraterkini.co, LABUHANBATU - Mantan Dirut Pudam Tirta Bina, Paruhum Nali Siregar, dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada bidang Pidsus Kejari Labuhanbatu.
Paruhum Nali Siregar merupakan terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan retribusi pada Perusahaan Air Minum (Pudam) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu untuk periode tahun 2023 hingga 2024 senilai Rp 1,4 milyar.
Kajari Labuhanbatu Dr. Carel W, SH MH melalui Kasi Intelijen, Memed Rahmad Sugama SH, didampingi Kasi Pidsus, Sabri Fitriansyah Marbun, SH, saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025) mengatakan, tuntutan itu dibacakan dalam persidangan di PN Medan, pada Senin (10/3/2025) sekira pukul 16.00 Wib kemarin.
Lebih lanjut, Memed menyebut, pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Paruhum Nali Siregar dengan Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn bersamaan dengan mantan kasubbag keuangan, Khairil Yuzar dengan Nomor Perkara : 5/Pid.SusTPK/2025/PN Mdn. Dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Dt. Ananda Farkhie, SH dan Basrief Aryanda, SH.
"Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu, dipimpin oleh Hakim Ketua Andriansyah, SH MH serta Panitera Pengganti Risna, SH dan Afandi Nasution, SH," sebut Memed.
Di sisi lain, lanjut Memed, terdakwa Paruhum Nali Siregar diwakili oleh penasehat hukum, Ahmad Ansyari Siregar, SH MH dan Indra Pratama Matondang, SH, sementara Khairil Yuzar diwakili oleh Penasehat Hukum Bayu Nanda, SH Mkn dan M. Irsad, SH.
Ditambahkan, Kasi Pidsus, Sabri Fitriansyah Marbun, SH mengatakan, dalam persidangan tersebut, JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa Paruhum Nali Siregar, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
"Pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, serta denda sebesar Rp 300.000.000,- subsidiar pidana kurungan 3 bulan. Uang pengganti sebesar Rp 1.362.960.000,- dan pembayaran biaya perkara sebesar Rp 10.000,-," terang Sabri.
Sementara, sambung Sabri, terhadap terdakwa Khairil Yuzar, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Junto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001. Dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan, dikurangi masa tahanan sementara, serta denda sebesar Rp 300.000.000 subsidiar pidana kurungan 3 bulan. Serta pembayaran biaya perkara sebesar Rp 10.000.
Lebih lanjut, Kasi Pidsus mengungkapkan, atas tuntutan tersebut, terdakwa dan kuasa hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (pledoi). Sidang itu telah dilaksanakan pada Senin (17/3/2025) kemarin.
"Sidang dihadiri oleh sekitar 15 orang pengunjung yang terdiri dari anggota keluarga terdakwa, pers, dan masyarakat. Persidangan berlangsung dengan lancar, aman, dan kondusif, serta selesai pada pukul 17.00 Wib," pungkas Kasi pidsus.
(Dra/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSOJK Siapkan Aplikasi Anti-Scam, Masyarakat Bisa Cek Nomor Telepon, Link, hingga Rekening Penipu
hendra·9 menit yang lalu -
PERISTIWABNPB: Banjir Aceh Singkil Mulai Surut, Aceh Selatan Masih Tergenang
Rozie Winata·17 menit yang lalu -
SUMUTHUT ke-81 Brimob, Kapolda Sumut Minta Personel Tingkatkan Kapabilitas Hadapi Kejahatan Teknologi
M Aribowo·21 menit yang lalu -
NEWS VIDEOSultan Tegaskan DPD Tak Bisa Usung Cawapres, Dukungan ke Dasco Bersifat Pribadi
Fadli Tara·48 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit soal Dugaan Penyadapan Presiden Digelar Pekan Depan
hendra·57 menit yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Komjen Hendro Pandowo, Ketua Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
M Aribowo·1 jam yang lalu -
NEWS VIDEODasco: RUU Penyadapan Digodok Komisi III DPR, Aspirasi Publik hingga Pakar Hukum Akan Diserap
Fadli Tara·1 jam yang lalu -
KESEHATANKabut Asap Picu Lonjakan ISPA: Kasus di Sumsel Tembus 468 Ribu Sepanjang 2026, Palembang Tertinggi
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSKKP Minta Dapur MBG Sajikan Menu Ikan Minimal Dua Kali Sepekan, Ini Alasannya
hendra·1 jam yang lalu -
SUMUTLBH Medan Desak Kapolres Asahan Dicopot Buntut Viral Tahanan Narkoba Makan di Restoran
M Aribowo·1 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
