Ketua KNPI Binjai Apresiasi Sosialisasi Perda Penebangan Pohon oleh DLH, Tegaskan Tak Ada Pungli

Nusantaraterkini.co, BINJAI – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai, Randi Permana, S.AP., memberikan apresiasi terhadap langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai yang aktif menyosialisasikan aturan penebangan pohon kepada masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Randi, edukasi yang dilakukan DLH menjadi langkah positif dalam meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp900 ribu dalam proses pengurusan izin penebangan pohon.

Ia menilai, penjelasan resmi dari pemerintah memberikan pemahaman bahwa mekanisme penebangan maupun pemangkasan pohon telah memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Langkah Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan edukasi kepada masyarakat patut diapresiasi. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat mengetahui bahwa prosedur penebangan pohon telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Binjai, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman akibat informasi yang belum utuh," ujar Randi, Kamis (16/7/2026).

Randi menambahkan, keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan regulasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Menutup pernyataannya, Randi mengajak masyarakat Kota Binjai untuk bersama-sama mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengutamakan konfirmasi kepada instansi terkait apabila membutuhkan penjelasan mengenai pelayanan publik.

"Kepercayaan masyarakat adalah fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Mari kita dukung pelayanan publik yang transparan, taat aturan, serta menolak segala bentuk praktik pungutan liar," tutupnya.

Di sisi lain, Kepala DLH Binjai, Ahmad Yani menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Yani menjelaskan bahwa tata cara penebangan maupun pemangkasan pohon yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Binjai telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setiap permohonan penebangan pohon, lanjut Yani, wajib melalui prosedur resmi yang diawali dengan kajian teknis oleh petugas berwenang. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pohon, mempertimbangkan aspek keselamatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Yani juga menegaskan bahwa besaran retribusi telah diatur secara resmi dalam Perda tersebut sehingga tidak terdapat pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

"Retribusi penebangan maupun pemangkasan pohon telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024. Seluruh proses dilakukan sesuai mekanisme resmi dan tidak ada pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan," tegas Yani.

(Dra/nusantaraterkini.co).