Kejar Target Produksi Minyak Nasional, Gubernur Sumsel Bentuk Satgas Akselerasi Sumur Rakyat

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengakselerasi pengoperasian lebih dari 23 ribu sumur minyak rakyat, guna mendongkrak produksi minyak dalam negeri serta menertibkan aktivitas penambangan liar (illegal drilling) di wilayah tersebut.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya daerah berkontribusi menutupi kekurangan kebutuhan minyak nasional yang mencapai satu juta barel per hari, sekaligus memastikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan terjaga melalui pembinaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pertamina.

“Mempertajam dengan terbentuknya kesatgasan ini, akselerasi pengoperasian sumur-sumur rakyat yang terakomodir dalam Permen 14 SDM. Tanpa adanya kita dorong begini, dia akan berjalan autopilot, tidak ada target,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru saat diwawancarai langsung usai rapat, Jumat (24/4/2026).

Deru mengatakan jika negara saat ini sangat membutuhkan peningkatan produksi minyak, sehingga diperlukan dorongan nyata untuk menyelesaikan berbagai kendala, terutama hambatan administratif.

Dengan potensi produksi rata-rata dua barel per hari pada satu sumur dari total 26.300 sumur yang ada, Sumatera Selatan diharapkan dapat menyumbang angka yang signifikan di luar produksi existing dari Pertamina dan para vendornya.

“Sementara negara ini butuh minyak, sehingga dibutuhkan agar produksi minyak dalam negeri itu bisa meningkat. Jadi dengan cara ini kita dorong, ada permasalahan apa kita selesaikan dan kita kejar produktivitasnya,” jelasnya.

Selain aspek produksi, pembentukan satgas ini juga diprioritaskan untuk mereduksi maraknya illegal drilling yang sering kali mengabaikan keselamatan jiwa para pekerja.

Melalui skema yang terakomodir secara resmi, kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi akibat aktivitas penambangan liar diharapkan dapat dicegah sedini mungkin dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses pembinaan teknis.

“Kedua, agar bisa mereduksi dan menutup illegal drilling yang keselamatan tenaga kerjanya begitu terancam. Yang ketiga masalah lingkungan. Lingkungan yang terus terjadi kerusakan, harus kita cegah sejak dini dengan pembinaan dari KKKS, Pertamina, dan pihak terkait,” tambahnya.

Ia menekankan jika kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel, sementara produksi saat ini baru menyentuh angka 600 ribu barel.

Hal inilah yang mendasari pemerintah daerah untuk lebih agresif mengoptimalkan potensi sumur rakyat dan sumur tua sebagai bagian dari ketahanan energi nasional.

“Kendalanya itu administratif, makanya kita dorong supaya cepat. Artinya kita butuh masih butuh sekitar 1 juta barel, produksi existing sekarang 600 ribu, berarti kita butuh satu juta. Kita ingin Sumsel ini berkontribusi di luar yang selama ini sudah diusahakan Pertamina dan vendornya, dari potensi yang tersedia yakni sumur rakyat dan sumur tua,” ucap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)