Frederik Kalalembang Sentil Dirjen Pas soal Lapas Mewah: Kejadian Luar Biasa Kok Utus Staf?

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Frederik Kalalembang melontarkan kritik tajam kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait penanganan temuan fasilitas mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Cibinong.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Frederik mempertanyakan sikap Dirjen Pemasyarakatan yang dinilainya tidak turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi lapas setelah munculnya temuan tersebut.

Menurut Frederik, persoalan fasilitas mewah di dalam lapas bukan perkara biasa. Karena itu, pimpinan Ditjen Pemasyarakatan seharusnya turun langsung melakukan pemeriksaan, bukan hanya mengandalkan laporan dari staf.

“Ini kejadian yang luar biasa. Harusnya saudara turun langsung ke lapangan, mengecek itu. Tidak hanya membiarkan dan mengutus staf saudara untuk mengecek,” tegas Frederik, Senin (28/9/2026).

Tak hanya soal lapas mewah, Frederik juga menyoroti persoalan komunikasi antara Dirjen Pemasyarakatan dengan anggota Komisi XIII DPR.

Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan persoalan yang terjadi di lapas, termasuk terkait dugaan narkoba dan penipuan. Namun, menurut Frederik, komunikasi tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai.

“Saya saja beberapa kali menanyakan masalah-masalah di lapas, baik itu masalah narkoba, penipuan dan sebagainya. Saya juga mungkin menghubungi saudara, tapi tidak ada balasan. Saya telepon juga saudara tidak menjawab,” ungkap Purnawirawan Polri ini.

Frederik menegaskan persoalan tersebut, menurutnya, bukan hanya dialami oleh dirinya. “Dan bukan cuma saya, dari semua anggota Komisi XIII,” lanjutnya.

Ia mempertanyakan bagaimana pimpinan Ditjen Pemasyarakatan dapat mengetahui kondisi riil di dalam lapas apabila komunikasi dengan anggota Komisi XIII maupun pihak-pihak yang menyampaikan informasi mengenai kondisi lapangan tidak berjalan dengan baik.

Frederik juga menyinggung pemberitaan media yang mengungkap kondisi fasilitas di dalam lapas.

Menurut dia, meskipun Ombudsman tidak hadir dalam rapat tersebut, informasi yang diberitakan media telah menggambarkan secara detail kondisi yang menjadi sorotan publik.

“Walaupun Ombudsman tidak hadir, tapi media sudah menyampaikan semua secara detail,” kata politikus Demokrat ini.

Ia kemudian menyoroti perubahan kondisi fasilitas di dalam lapas yang menurutnya terlihat mencolok.

“Coba kita lihat dari warna saja, catnya yang keren bisa berubah jadi putih, semua isinya berubah, AC dan sebagainya,” ujar Frederik.

Bagi Frederik, munculnya fasilitas yang tidak semestinya di dalam lapas semestinya menjadi alarm serius bagi pimpinan Ditjen Pemasyarakatan untuk memperkuat pengawasan internal.

“Harusnya kalau saudara care dengan anak buah, care dengan tugas saudara sebagai Dirjen, ini tidak mungkin terjadi,” tegasnya.

Singgung Citra Polri

Frederik juga membawa persoalan tersebut ke ranah kelembagaan yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa Dirjen Pemasyarakatan memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi Polri.

“Saya juga mantan, sama-sama kita,” ujar Frederik.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan juga dapat berimbas terhadap citra institusi Polri apabila tidak ditangani secara serius.

“Artinya kenapa ini juga membawa citra Polri di luar institusi kita. Karena selama ini memang kementerian dan lembaga banyak meminta kepada kita, Polri, karena mereka melihat memang semua punya kredibilitas yang baik,” katanya.

Frederik meminta persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Kalau seperti ini, saudara tidak peduli. Kejadian yang luar biasa saja saudara masih mengutuskan orang lain. Ini yang harus kita jadikan pelajaran bagi kita semua,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Frederik juga meminta penjelasan mengenai penonaktifan Kepala Lapas yang dikaitkan dengan persoalan tersebut.

Ia mempertanyakan apakah penonaktifan tersebut semata-mata berkaitan dengan persoalan rumah dinas, dugaan penghalangan Ombudsman, atau terdapat persoalan lain yang lebih serius.

“Saya ingin menanyakan juga penonaktifan daripada Kalapas ini masalah apa sebenarnya? Apakah cuma masalah rumah dinas? Atau masalah penghalangan Ombudsman? Atau ada masalah lain?” tanyanya.

Menurut Frederik, alasan penonaktifan perlu dijelaskan secara terang agar Komisi XIII dapat mengetahui persoalan secara utuh dan menilai langkah yang telah diambil oleh Ditjen Pemasyarakatan.

“Ini juga harus dijelaskan supaya kita bisa tahu persoalannya dari mana. Kalau cuma hanya rumah dinas saja seperti itu, kita juga harus tahu,” ujarnya.

Frederik menegaskan, Komisi XIII DPR memiliki kepentingan untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai persoalan tersebut, termasuk mengenai pengawasan internal dan langkah yang telah dilakukan Ditjen Pemasyarakatan.

RDP tersebut menjadi forum bagi Komisi XIII untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan lebih lanjut terkait persoalan yang muncul di lingkungan pemasyarakatan, khususnya temuan fasilitas yang menjadi sorotan publik tersebut. 

(LS/Nusantaraterkini.co)