Kabut Asap Semakin Berisiko, Epidemiolog Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG – Ahli epidemiologi Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, meminta pemerintah menjadikan kualitas udara sebagai dasar tindakan cepat untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap karhutla di Sumatera Selatan.

Menurut Iche, paparan asap karhutla merupakan environmental exposure yang dapat menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang.

Risikonya tidak hanya ditentukan keberadaan asap, tetapi juga intensitas, durasi, frekuensi paparan, kerentanan individu, serta pola paparan pada populasi.

“Paparan PM2.5 yang tinggi dan berulang dapat meningkatkan risiko gangguan fungsi paru dan penyakit pernapasan kronis,” kata Iche saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (6/10/2026).

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menghitung jumlah masyarakat yang sakit lalu memberikan pengobatan gratis.

Dampak kesehatan yang terakumulasi akibat paparan asap berulang dari tahun ke tahun juga perlu diperhitungkan.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu membangun sistem respons kesehatan masyarakat yang bergerak sebelum dampak kesehatan semakin besar.

Salah satu langkahnya dengan menetapkan action threshold atau ambang tindakan yang menghubungkan kondisi kualitas udara dengan kebijakan perlindungan masyarakat.

“Secara epidemiologis, pemerintah perlu menetapkan action threshold yang secara eksplisit menghubungkan indikator kualitas udara dengan tindakan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Dengan adanya ambang tersebut, menurutnya, respons pemerintah tidak bergantung pada interpretasi subjektif atau baru dilakukan setelah angka kesakitan meningkat maupun masyarakat melakukan aksi.

Indonesia telah menetapkan ISPU 301 atau lebih sebagai kategori berbahaya. Namun, Iche mengingatkan angka tersebut tidak dapat diterjemahkan secara mekanis untuk semua wilayah.

Pemerintah perlu mempertimbangkan konsentrasi PM2.5 dan PM10, durasi paparan, tren kualitas udara, luas populasi yang terdampak, kondisi kelompok rentan, hingga dampak kesehatan yang mulai muncul.

“ISPU harus berfungsi sebagai early warning sekaligus trigger for action, bukan sekadar angka yang diumumkan kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia mengatakan jika semakin tinggi dan semakin lama masyarakat terpapar polusi udara, semakin kuat pula intervensi yang perlu dilakukan.

“Intervensi itu dapat berupa pembatasan aktivitas luar ruangan, perlindungan bagi pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan, penguatan layanan kesehatan, hingga penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa ketika kondisi memenuhi indikator risiko,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan tidak perlu menunggu jumlah penderita ISPA meningkat terlebih dahulu.

“Persistensi harus memiliki predefined response yang jelas dan terukur,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, keberhasilan penanganan kabut asap juga tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan pemerintah, rapat koordinasi, maupun jumlah warga yang mendapatkan pengobatan.

“Indikator yang lebih penting adalah apakah konsentrasi PM2.5 atau ISPU menurun, durasi dan proporsi penduduk yang terpapar berkurang, serta kasus gangguan kesehatan ikut menurun,” tambahnya.

Gangguan kesehatan yang dimaksud meliputi ISPA, pneumonia, eksaserbasi asma atau PPOK, kunjungan IGD, hingga rawat inap.

“Ini pendekatan exposure → risk → response → outcome, bukan sekadar response after illness,” lanjutnya.

Di sisi lain, ia menjelaskan jika kondisi meteorologis seperti angin dan hujan memang memengaruhi pergerakan serta konsentrasi asap. Namun, faktor tersebut bukan merupakan kebijakan kesehatan masyarakat.

“Angin adalah faktor meteorologis. Hujan adalah faktor alam. Keduanya bukan kebijakan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Ia menyebut jika perlindungan masyarakat tidak boleh bergantung pada harapan hujan segera turun dan membersihkan udara.

Dengan kondisi cuaca yang dapat dipantau, pemerintah seharusnya menyiapkan skenario perlindungan masyarakat berdasarkan tingkat dan durasi paparan.

“Kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian cuaca,” imbuhnya.

Ia menegaskan strategi perlindungan masyarakat tidak seharusnya bergantung pada harapan hujan segera turun. Sebab, kondisi meteorologis sudah dapat diketahui dan dipantau untuk menjadi dasar penyiapan respons kesehatan.

“Karena kondisi meteorologis sudah diketahui, maka strategi tidak boleh bergantung pada harapan ‘semoga segera turun hujan’,” pungkasnya.

(Tia/Nusantaraterkini.co)