Kapolda Sumut Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rusun Polres Tapteng

Nusantaraterkini.co, TAPTENG – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Jumat (7/8/2026).

Kunjungan ini dilakukannya, selain untuk memantau kesiapan pascabencana, juga diwarnai dengan peletakan batu pertama rusun dinas “Tunggal Panaluan” Polres Tapteng serta penyerahan dukungan sarana dan prasarana jajaran.

Mengawali agendanya, Kapolda Sumut dan Ketua Bhayangkari menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Munawar di Kelurahan Pandan Wangi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74 Tahun 2026.

Rombongan kemudian bergerak menuju Mapolres Tapteng untuk memimpin Groundbreaking Ceremony Pembangunan Gedung Rusun Dinas Tunggal Panaluan.

Dalam kesempatan tersebut, Polres Tapteng menerima dukungan pemenuhan fasilitas dasar berupa 1 unit Rumah Susun Dinas sebanyak 20 kamar/hunian. Tak hanya itu, program pemugaran total dan penataan ulang juga menyasar 4 Polsek jajaran yakni Polsek Pandan, Polsek Kolang, Polsek Sorkam, dan Polsek Barus, yang masing-masing dilengkapi dengan penambahan 4 unit rumah dinas Polsek.

Dalam arahannya, Whisnu menegaskan, agar seluruh proses pembangunan fasilitas tempat tinggal dan Mako tersebut wajib diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu 6 bulan.

"Pemenuhan rumah dinas adalah kebutuhan dasar agar personel tidak lagi terbebani pikiran soal tempat tinggal, sewa, atau cicilan, sehingga bisa berfokus penuh melayani masyarakat," ujarnya dalam keterangan, Sabtu (8/8/2026).

Whisnu juga menginstruksikan seluruh jajaran Polres Tapteng rutin merawat dan menjaga fasilitas gedung yang dibangun agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.

Selain pemenuhan fasilitas hunian, Kapolda juga menyoroti pentingnya kenyamanan lingkungan kerja. Penataan lingkungan markas komando yang bersih dan rapi sebagaimana penataan Mako Polda Sumut seluas 40 hektar dinilai berbanding lurus dengan peningkatan ketertiban administrasi dan pelayanan publik.

Ia menginstruksikan agar kebutuhan operasional harian terpenuhi 100 persen dan tidak boleh ada lagi kendala teknis saat masyarakat membuat laporan, seperti kehabisan kertas administrasi atau gangguan listrik.

Guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan adaptif, Kapolda Sumut mendorong percepatan transformasi layanan berbasis digital untuk pengurusan SKCK, perizinan keramaian, hingga surat kehilangan. Langkah ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat sekaligus mengurangi interaksi tatap muka secara langsung (face-to-face).

"Yang paling utama adalah membangun sistem digital yang andal dan beroperasi 24 jam. Mengingat pergantian jabatan pimpinan atau personel adalah hal yang rutin terjadi, keberadaan sistem yang kuat akan menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan konsisten, efektif, dan akuntabel siapa pun pimpinannya," tegasnya.

(zie/Nusantaraterkini.co)