nusantaraterkini.co, MEDAN - Dirlantas Polda Sulawesi Tenggara (Sulteng) Kombes Pol Dodi Darjanto sempat menjadi pemberitaan hangat. Pasalnya, dia menolak wawancara oleh Kepala Biro SCTV Palu, Syamsuddin Tobone.
Alasan penolakan itu yang membuat Dodi jadi pemberitaan hangat. Sebab dia enggan diwawancarai hanya gegara wartawan menggunakan Hp merek China untuk merekam hasil wawancara itu.
"Saya sudah janji wawancara sejak kemarin melalui ajudannya. Setelah salam dan kenalan, saya mau mulai merekam. Dia langsung berkata, kenapa merekam wawancara pakai Hp? Saya tidak mau. Masak wawancara pakai Hp, Hp merek China lagi. Suruh direkturmu belikan Hp yang canggih," ujar Syamsuddin menirukan perkataan Dodi Darjanto.
Baca Juga : Gempa 5,8 M di Poso: 45 Rumah Rusak, 1 Orang Tewas
Meski Syamsudin telah menjelaskan kalau Hp sekarang memiliki resolusi video sama dengan kamera, namun mantan Kapolres Siantar ini tetap tidak mau mendengarkan penjelasan itu.
Kombes Pol Dodi Darjanto Minta Maaf
Kombes Pol Dodi Darjanto sempat menyampaikan permintaan maafnya kepada rekan-rekan jurnalis.
Baca Juga : Kengerian Gempa 5,8 M di Poso: Gereja Ambruk, Jemaat Tertimpa Reruntuhan
Permintaan maaf itu disampaikan pada Kamis (18/7/2024) lalu di hadapan sejumlah jurnalis Sulteng dan perwakilan empat organisasi pers, yaitu IJTI Sulteng, AJI Palu, PFI Palu, dan AMSI Sulteng. Dia mengakui bahwa tindakannya adalah kekhilafan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan.
"Apa yang saya lakukan khilaf, tidak ada maksud apa-apa. Intinya saya itu sekedar bercanda saja tapi kejadiannya jadi seperti ini. Tidak ada maksud apa-apa Pak," tutur Dodi Darjanto.
Meski permohonan maaf telah disampaikan dan diterima oleh jurnalis Sulteng untuk menjaga hubungan kerja antara jurnalis dan Polda Sulteng, IJTI Sulteng, AJI Palu, PFI Palu, dan AMSI Sulteng, yang tergabung dalam Komunitas Roemah Jurnalis, tetap menuntut adanya tindakan tegas dari pimpinan Polri atas sikap Dirlantas Polda Sulteng yang dianggap sebagai kekerasan verbal dan harus disikapi secara serius.
IPW Minta Kapolda Nonaktifkan Dodi Darjanto
Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Kapolda Sulawesi Tengah untuk menonaktifkan sementara Kombes Pol Dodi Darjanto dari jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng.
"Karena tindakan itu sudah masuk kategori dugaan pelanggaran etik dan sikap arogan, sebaiknya Kapolda Sulteng menonaktifkan sementara untuk tindakan disiplin," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dihubungi dari Kota Palu, Senin (22/7/2024).
Menurut dia, hal itu dapat mempertahankan citra institusi Polri yang saat ini sedang dalam keadaan baik. Jangan sampai, citra institusi yang sudah baik, dirusak oknum yang tidak paham dengan kinerja-kinerja media pers dan jurnalis.
Hal itu disampaikan Sugeng saat dimintai tanggapan kasus kekerasan verbal dan penolakan wawancara oleh Kombes Pol Dodi Darjanto, kepada Kepala Biro SCTV Palu Syamsuddin Tobone.
Alasan penolakan itu karena Syamsuddin dianggap menggunakan telepon seluler pintas merek China saat akan melakukan wawancara.
"Tindakan itu menunjukkan sikap arogan yang tidak pantas siap dilakukan oleh seorang perwira polisi," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Sugeng menyarankan para organisasi profesi yang mengadvokasi kasus itu, sebaiknya membuat pengaduan atau laporan resmi ke Propam Polda Sulteng.
"Surat itu bisa ditembuskan ke Propam Mabes Polri dan Kapolri," katanya.
Lanjut dia, aduan itu bisa menjadi dasar organisasi profesi untuk mengawal tindak lanjut dari kasus tersebut.
Menurut dia, laporan itu dapat memasukkan rekam jejak dari Dirlantas, apakah pernah melakukan hal yang sama, selama menjadi anggota Polri.
Diketahui, Dodi Darjanto sewaktu bertugas sebagai Kapolres Siantar pada tahun 2015, pernah mengusir wartawan dengan anjing. Kala itu, para wartawan hendak meliput sengketa penolakan bakal calon wali kota Siantar.
Kompolnas Turun Tangan
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyayangkan ada seorang polisi menghina gawai wartawan yang hendak melakukan wawancara.
"Kompolnas sangat menyayangkan jika benar Dirlantas Polda Sulteng menolak diwawancarai jurnalis hanya karena wawancara menggunakan handphone," kata Poengky beberapa waktu lalu.
Poengky mengatakan pihaknya bakal melakukan klarifikasi ke Polda Sulawesi Tengah terkait hal ini.
Menurut dia, jurnalis dan media adalah mitra Polri sehingga harus saling menghormati dan mendukung.
"Masing-masing pihak untuk saling memahami agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik," kata dia.
Ia kemudian berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
(Dra/nusantaraterkini.co)
Berbagai Sumber
