Jaksa KPK Tuntut Berbeda Ayah dan Anak dalam Kasus OTT Proyek Jalan PUPR Sumut

nusantaraterkini.co, MEDAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut hukuman berbeda terhadap dua terdakwa dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan, Rabu (5/11/2025), JPU KPK menuntut Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dengan pidana tiga tahun penjara. Sementara itu, anaknya, Muhammad Rayhan Dulasmi, selaku Direktur PT Rona Mora, dituntut dua tahun enam bulan (2,5 tahun) penjara.

“Menuntut terdakwa Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun dengan pidana tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Muhammad Rayhan Dulasmi dituntut dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan,” ujar Jaksa KPK Eko saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim.

Kedua terdakwa diyakini terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, kuasa hukum kedua terdakwa, Rahmad Gunawan, menyatakan akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan yang dijadwalkan 12 November 2025.

“Kami akan menyampaikan pembelaan terhadap klien kami sesuai fakta persidangan,” ujarnya usai sidang.

Sidang kemudian ditutup oleh majelis hakim setelah mendengarkan tuntutan dari jaksa.

(Cw3/nusantaraterkini.co)