INDEF Peringatkan Pemerintah Risiko Defisit Fiskal Akibat Kebijakan yang Tumpang Tindih

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah segera mengevaluasi berbagai kebijakan domestik yang dinilai tumpang tindih di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global terhadap Indonesia.

Peneliti Senior INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan, fleksibilitas fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah saat ini semakin tergerus akibat respons kebijakan dalam negeri yang dianggap kurang kredibel serta minim sinkronisasi antarkementerian.

"Kombinasi kenaikan indeks ketidakpastian global dan sentimen negatif pasar domestik mulai berdampak nyata pada pelarian modal asing atau net outflow dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN) maupun pasar saham," kata Tauhid Ahmad, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fondasi sektor manufaktur nasional karena meningkatnya biaya bahan baku impor akibat pelemahan rupiah.

Tauhid menegaskan pemerintah tidak dapat terus menjadikan eskalasi geopolitik di Timur Tengah maupun kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) sebagai satu-satunya penyebab melemahnya indikator ekonomi nasional.

Ia menilai ketidakpastian tata kelola regulasi di dalam negeri justru memperburuk persepsi risiko investasi Indonesia di mata investor global.

"Gejolak eksternal memang tidak bisa dihindari, tetapi kerancuan kebijakan domestik merupakan persoalan yang dapat diperbaiki. Ketika dunia sedang tidak menentu, investor membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang kredibel," ujarnya.

INDEF juga menyoroti adanya anomali dalam kebijakan moneter. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate menjadi 5,5 persen dan menawarkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 6,9 persen untuk menarik modal asing jangka pendek. Namun, di sisi lain, imbal hasil SBN tetap berada di kisaran 6,7 persen.

Menurut Tauhid, kondisi tersebut berisiko membuat investor lebih memilih instrumen jangka pendek BI dibandingkan menempatkan dana pada pasar obligasi negara maupun pasar modal.

"Likuiditas asing akhirnya hanya berputar di instrumen jangka pendek untuk mencari keuntungan cepat. Akibatnya, pasar modal dan obligasi negara mengalami pengeringan likuiditas, sementara sektor riil tidak memperoleh aliran dana produktif jangka panjang," katanya.

Dari sisi fiskal, INDEF mencatat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga semakin besar. Hingga Mei 2026, biaya subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp203,7 triliun atau sekitar 45,6 persen dari pagu APBN.

Jumlah tersebut diperkirakan dapat menembus Rp500 triliun hingga akhir tahun sebagai upaya pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada saat yang sama, defisit APBN hingga Mei 2026 telah melebar menjadi 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dipengaruhi oleh belanja awal sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tauhid mengingatkan pemerintah agar lebih disiplin menjaga kesehatan fiskal dan menyesuaikan laju belanja dengan realisasi penerimaan negara.

"Jika berbagai program baru dipaksakan berjalan agresif tanpa mempertimbangkan pendapatan pajak, defisit fiskal berpotensi menembus batas psikologis 2,5 persen bahkan mendekati ambang batas 3 persen. Padahal, biaya penarikan utang baru saat ini sangat mahal karena tren suku bunga yang masih tinggi," pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)