Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Rencana pemerintah yang akan menaikan tarif PPN sebesar 12 persen pada 2025 nanti mendapat tanggapan dari Haris Rusly Moti, aktivis gerakan mahasiswa 1998.
Dia menilai pemerintahan Prabowo Subianto sangat berhati-hati dalam penerapan kenaikan PPN.
"Pandangan kritis kami terhadap karakter politik “esuk dele sore tempe” (pagi kedelai sore tempe) yang dipertontonkan PDIP tak menunjukan kami anti kritik. Ibarat kata, “benihnya kau yang tanam, anak nya tidak mau kau akuin, bahkan kau tolak dan nistakan," kata Haris dalam siaran persnya yang diterima, nusantaraterkini.co, Kamis (26/12/2024).
Baca Juga : Investasi Meningkat, Banggar DPR Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen
Pemerintahan Prabowo, kata Haris tidak anti kritik, terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12 persen.
"Saya yakin kritik dan masukan dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti MUI, KWI, PGI, pengusaha, serta para intelektual dan ekonom terkait penerapan PPN 12 persen pasti dipertimbangkan oleh pemerintahan Prabowo," pungkasnya.
Menurut Haris, setiap kritik dan masukan adalah “suplemen” yang justru memperkuat pelaksanaan dari kebijakan PPN 12 persen agar makin berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca Juga : Kader Gerindra Tuding PDIP Jebak Prabowo Lewat PPN 12 Persen: "Kau yang Mulai Kau yang Mengakhiri"
“Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat," cetusnya.
"Kita memang menghadapi situasi geopolitik “saling kunci” antara negara negara blok barat yang dipimpin USA dan Uni Eropa versus China dan Rusia. Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang telah sekian lama jadi mekanisme perdagangan global," sambung Haris.
Free trade atau pasar bebas maupun free investment, kata Haris, berubah menjadi "Friendshoring". Peradangan pasar bebas berubah jadi perdagangan antar sesama negara se-blok, se-sekutu atau se-poros geopolitik.
Haris melanjutkan, situasi saling kunci geopolitik tersebut membuat ekonomi global diramal suram di 2025. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut situasi global tersebut “komplex” dan “complicated, rumit dan ruwet.
"Di dalam negeri, siapapun pemerintahan yang berkuasa pasti menghadapi kebijakan sulit dengan ruang pilihan kebijakan yang terbatas. Kadang pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik yang rumit dan ruwet tersebut tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat," beber Haris.
Terkait kebijakan PPN 12 persen ini sendiri, pungkas Haris, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, pemerintahan Prabowo tidak cuci tangan dan tetap bertanggungjawab.
“Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo untuk menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan. Saya yakin dalam penerapannya pemerintahan Prabowo sangat penuh kehati hatian. Kita tidak memaksakan agar kebijakan PPN 12 persen ini diterima oleh seluruh rakyat dan dunia usaha," ujarnya.
"Paling tidak, kita berharap rakyat dan dunia usaha dapat memahami situasi sulit yang melahirkan kebijakan sulit yang mesti ditempuh oleh pemerintahan Prabowo dalam menerapkan PPN 12 persen," tambahnya.
Sesuai masukan dari pimpinan DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad, agar kebijakan penerapan PPN 12 persen jangan sampai makin memperlemah ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, penerapan PPN 12 persen diutamakan untuk komponen pajak barang mewah.
“Saya yakin pemerintahan Prabowo sangat hati-hati dalam membuat kategorisasi terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen. Sehingga daya beli ekonomi rakyat tidak terganggu," kata Haris.
Haris berharap perbedaan pandangan terkait penerapan PPN 12 persen tersebut tidak melunturkan semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun ekonomi nasional.
"Saya berharap kita sama-sama menjaga agar bangsa kita dijauhkan dari dampak negatif, baik ekonomi maupun politik, akibat pertikaian geopolitik yang diperkirakan memanas di tahun 2025," tutupnya.
(Dra/nusantaraterkini.co).
