Gus Ipul Sebut Kuota Sekolah Rakyat Bertambah 30 Ribu Siswa Tahun Ajaran 2026

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf menyebut kuota penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat secara nasional bertambah sebanyak 30 ribu siswa pada tahun ajaran 2026.

Langkah perluasan jangkauan ini dilakukan, guna memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Tahun ini kita menambah lagi lebih dari 30 ribu siswa. Sebelumnya sudah lebih dari 15 ribu, jadi tahun ini sudah lebih dari 45 ribu siswa yang akan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul sapaan akrabnya saat diwawancarai langsung usai acara Open House Sekolah Rakyat di SRMA 7 Palembang, Minggu (28/6/2026).

Gus Ipul menjelaskan jika seluruh calon peserta didik yang dibidik dalam program prioritas ini mutlak berbasis pada data kemiskinan ekstrem nasional.

"Terima kasih kepada Kepala BPS yang selama ini sudah berkolaborasi, karena yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1. Keluarga yang secara sosial ekonomi itu paling bawah, prasejahtera, kurang mampu," jelasnya.

Menurutnya, program jaminan pendidikan ini berjalan beriringan dengan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua murid agar mampu memutus rantai kemiskinan.

"Kita harapkan dengan adanya penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini nanti orang tuanya juga diberdayakan, sehingga Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan bisa terwujud," imbuhnya.

Ia menambahkan, evaluasi berkala akan terus bergulir guna mematangkan target jangka panjang pembangunan infrastruktur fisik di setiap daerah.

"Kemudian akan ditargetkan setiap kabupaten/kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang menampung seribu siswa," katanya.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjamin ketepatan sasaran alokasi kuota baru tersebut melalui sistem penyaringan data yang ketat.

"Tentunya BPS daerah berkolaborasi dengan pendamping, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial melakukan verifikasi terhadap calon-calon peserta didik Sekolah Rakyat. Ini sangat luar biasa karena program Sekolah Rakyat berbasis kepada data, sehingga memang tentunya sasarannya akan tepat," tuturnya.

Ia mengungkapkan jika validasi lapangan secara terpadu siap ditempuh jika ditemukan klaster warga prasejahtera yang belum masuk dalam sistem pencatatan.

"Kami akan melakukan pengecekan lapangan bersama pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi. Pokoknya desil 1 dan 2 yang ada di dalam DTSEN itulah calon peserta didik," ungkap dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)