Gerindra Akui Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pemerataan Manfaat Jadi Sorotan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Partai Gerindra menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemajuan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, pemerintah dinilai masih perlu meningkatkan pemerataan manfaat program dan efektivitas belanja negara.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan capaian pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian nasional di tengah ketidakpastian global.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” kata Sugiat, Selasa (20/10/2026).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen pada September 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Sugiat menegaskan evaluasi kebijakan tetap diperlukan. Menurut dia, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari target pelaksanaan, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” ujarnya.

Di sektor pangan, Sugiat menyebut pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas strategis, yakni beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Pemerintah juga menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025. Nilai Tukar Petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Namun, menurut Sugiat, penguatan produksi pangan harus diikuti dengan stabilitas harga dan pemerataan distribusi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh daerah.

“Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,” katanya.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026.

Program Sekolah Rakyat juga telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang.

Sugiat menilai perluasan program sosial harus dibarengi pengawasan ketat, peningkatan kualitas layanan, dan ketepatan sasaran. Ia juga menekankan pentingnya menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemerintah.

“Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Hilirisasi dan Pengelolaan Aset Negara

Pada sektor hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

Sugiat menilai penguatan industri nasional dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Indikatornya mencakup realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, serta manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Menurut dia, hilirisasi harus mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hilirisasi juga harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” kata Sugiat.

Gerindra, lanjut Sugiat, mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum berjalan optimal.

Ia menegaskan pemerataan pembangunan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.

“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas,” tegasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)