Geram Karhutla Berulang, Wamen LH Minta Puluhan Korporasi Bangun Infrastruktur Pembasahan Gambut

Nusantaraterkini.co, PALEMBANG - Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengambil langkah tegas dengan mengumpulkan 43 perusahaan perkebunan dan kehutanan dalam kunjungannya ke Kantor BPBD Sumsel, Rabu (7/10/2026).

Hal itu guna mewajibkan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut demi menghentikan siklus tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah luar biasa ini ditempuh menyusul masih berulangnya bencana asap akibat rendahnya Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) di lahan gambut.

Pemerintah pusat mendesak korporasi untuk tidak hanya memadamkan api saat darurat, tetapi membenahi tata air secara permanen.

“Hari ini saya berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan 43 perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada di Sumsel dengan Pak Gubernur,” ujar Diaz.

Diaz menegaskan jika operasi pemadaman konvensional tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan akar masalah tanpa perbaikan hidrologi gambut.

“Jadi tadi seperti yang saya katakan di rapat, bahwasannya OMC, waterbombing, dan juga pemadaman dengan orang per orang itu adalah upaya yang baik dan sangat efektif tentunya. Tetapi, mungkin belum 100 persen bisa mencegah kebakaran di masa yang akan datang,” tegasnya.

Oleh karena itu, intervensi mutlak dilakukan dengan membangun sekat kanal serta menarik air dari sungai sekitar menuju kawasan konsesi yang mengalami kekeringan.

“Yaitu dengan cara meningkatkan TMAT atau air tanah di gambut yang sekarang ini mengalami kekeringan. Dengan cara apa? Yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini,” terangnya.

Lebih lanjut, untuk kanal-kanal yang airnya kurang banyak, akan diambil semacam water intake dari sungai sekitar.

“Sungai sekitar akan diambil airnya dan dibawa ke kanal di daerah konsesi yang rawan kebakaran,” tambahnya.

Di samping mewajibkan pembangunan infrastruktur, Kementerian LH juga tidak segan menindak tegas korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum terkait karhutla.

“Kalau operasi kan yang disegel ini sudah ada 57 di tingkat nasional. Kalau yang di Sumsel sendiri ini ada 12 ya, yang sudah kita segel dan sudah kita ambil sampel dan sampelnya sudah kita kirim ke laboratorium dan nanti akan kita lanjuti verifikasi,” terangnya.

Menyikapi instruksi tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menyampaikan kesiapan penuh daerahnya untuk menetapkan titik-titik pembangunan infrastruktur tersebut tanpa membebani keuangan negara.

“Ide yang sangat kreatif ini dari Kementerian LH, saya langsung sambut. Ternyata ahli di LH itu sudah memetakan masalah konektivitas kanal. Nah, ini mungkin selama ini belum terpikir tentang sirkulasi air,” tuturnya.

Ia mengatakan jika proyek pemulihan ekosistem gambut ini sepenuhnya dibiayai secara mandiri oleh pihak korporasi.

“Dan ini istimewanya apa? Ini non-APBN, non-APBD. Nah, ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan kita dari Kementerian LH, karena izin lingkungan, sanksi lingkungan itu ada di Kementerian LH untuk kapasitas tertentu,” kata dia. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)