Pemkab Banyuasin Susun Standar Biaya 2027, Kaji Opsi Sewa Kendaraan Dinas

Nusantaraterkini.co, BANYUASIN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Sumatera Selatan, mulai mematangkan penyusunan standar biaya pemerintahan untuk tahun anggaran 2027.

Kebijakan ini dirancang agar lebih akurat, realistis, dan selaras dengan dinamika kebutuhan operasional perangkat daerah di lapangan.

Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, menegaskan bahwa seluruh rincian komponen anggaran harus disusun secara cermat tanpa menimbulkan kendala administratif bagi jajaran perangkat daerah dalam implementasinya.

"Ketentuan dalam standar biaya harus dibuat secara detail, jelas, dan tidak menyulitkan perangkat daerah dalam pelaksanaannya," ujar Erwin dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/10/2026).

Erwin juga menginstruksikan agar setiap komponen anggaran dikaji ulang secara mendalam. Tujuannya agar setiap alokasi memiliki dasar hukum dan rasionalitas yang kuat sesuai kondisi aktual daerah.

Sebagai bagian dari langkah strategis tersebut, penyusunan standar biaya tahun 2027 turut diperkuat dengan naskah akademik serta kajian ilmiah, khususnya untuk sektor pengadaan kendaraan dinas operasional.

“Kajian diperlukan sebagai bahan perbandingan antara opsi sewa dan pengadaan kendaraan, termasuk penyesuaian jenis kendaraan berdasarkan jenjang jabatan dan kebutuhan operasional,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif diproyeksikan terjadi pada pos belanja sewa kendaraan dinas tahun depan.

“Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi harga yang berlaku sehingga standar biaya yang ditetapkan lebih realistis dan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemerintahan,” jelasnya.

Selain meninjau ulang biaya kendaraan dinas, Pemkab Banyuasin turut membedah penyesuaian komponen belanja bahan bakar minyak (BBM) dengan mencermati fluktuasi harga pasar secara berkala agar pedoman anggaran daerah semakin terukur.

Dalam hal ini, pihak BPKAD Banyuasin kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan perencanaan yang akuntabel.

“Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyusun standar biaya yang lebih terukur dan relevan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran daerah,” pungkasnya. 

(Tia/Nusantaraterkini.co)