KPK Periksa Eks Bupati Madina dan Tapsel Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut

Nusantaraterkini.co, MADINA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat daerah diperiksa sebagai saksi, termasuk eks Bupati Mandailing Natal (Madina) Jafar Sukhairi Nasution dan mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Doli Parlindungan Pasaribu.

Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung di Kantor KPPN Padang Sidempuan, Jalan Kenanga, Rabu (7/10/2026).

Selain Jafar Sukhairi dan Doli Parlindungan, penyidik KPK turut meminta keterangan sejumlah mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Mereka di antaranya mantan Plt Kepala Dinas PUPR Madina Elvi Yanti Harahap dan mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Madina Rajab.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

“Hari ini Rabu (7/10/2026), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dan pihak terkait dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara,” kata Budi melalui pesan WhatsApp.

Menurut Budi, pemeriksaan pada Rabu dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor KPPN Padang Sidempuan dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Di Padang Sidempuan, selain dua mantan bupati tersebut, KPK memeriksa eks Plt Kadis PUPR Madina Elvi Yanti Harahap, eks Kabid Bina Marga PUPR Madina Rajab, staf honorer Dinas PUPR Madina berinisial MRD, driver Dinas PUPR Tapsel berinisial HR, serta mantan Kadis PUPR Padang Lawas Utara (Paluta) Ramlan.

Sementara itu, pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK menyasar sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pernah bertugas di BBPJN Sumatera Utara.

Delapan orang yang diperiksa masing-masing berinisial STL, DIC, RP, MPP, FAI, HDK, TRP, dan MAN.

Mereka pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan BBPJN Sumatera Utara, mulai dari Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Kasatker PJN), hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja wilayah I dan II.

Pemeriksaan Berlanjut

Penyidikan perkara ini juga telah menyasar sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dan Pemkab Tapanuli Selatan.

Sehari sebelumnya, Selasa (6/10/2026), KPK memeriksa sejumlah pejabat daerah di Kantor KPPN Padang Sidempuan.

Di antara pihak yang dimintai keterangan yakni mantan Kadis PUPR Padang Sidempuan Ahmad Juni dan Kadis PUPR Tapsel Fachri Ananda Harahap.

KPK juga memeriksa Fazra Ibrahim Hutasuhut yang disebut sebagai ajudan Wali Kota Padang Sidempuan Letnan Dalimunte.

Selain itu, ada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkot Padang Sidempuan Siti Humairo, Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Muda Syawal Sani Siregar, serta Kabid Bina Marga Dinas PUTR Pemkot Padang Sidempuan Addi Mawardi Harahap.

Dari lingkungan Pemkab Tapsel, penyidik juga memeriksa Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tapsel periode 15 November 2023 hingga 21 Mei 2025, Oscar Hendera Daulay.

KPK masih mendalami keterangan para saksi dan pihak terkait untuk mengungkap rangkaian dugaan korupsi dalam proyek jalan tersebut.

(mra/Nusantaraterkini.co)