Forkopimda Madina Sepakat Cabut Izin PT. Sorikmas Mining

Nusantaraterkini.co, MADINA - Rapat Koordinasi antar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Madina, Rabu (15/7/2026) menyoroti manfaat keberadaan PT. Sorikmas Mining yang telah beroperasi di Madina kurang lebih 20 tahunan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis. 

Erwin menegaskan, DPRD akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Bupati untuk mengevaluasi keberadaan PT. Sorikmas Mining. Hal ini dikarenakan sejak perusahaan itu berdiri di Madina hingga saat ini belum memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat Madina.

"Saya tegaskan, kami dari DPRD Madina akan berikan surat rekomendasi kepada Bupati Madina agar diteruskan ke Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral di Jakarta untuk mencabut izin PT. Sorikmas Mining. Dengan lahan konsesi yang cukup luas, namun tidak ada manfaat yang signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Madina," jelas Erwin di hadapan Bupati Madina, Saipullah Nasution, Kapolres Madina, AKBP Bagus Priandy, Kajari Madina, Muhammad Nursaitias, dan Ketua Pengadilan Negeri, Hasnul Tambunan.

Erwin berulang kali menyebutkan sejak memperoleh izin eksplorasi, PT. Sorikmas Mining terkesan abai dan lamban dalam melakukan eksplorasi emas di Madina. Padahal menurut Erwin, seharusnya keberadaan PT. Sorikmas Mining bisa menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan bagi hasil eksplorasi.

"Kurang lebih 20 tahun sudah perusahaan tambah emas itu di Madina. Hingga saat ini tidak terlihat pergerakan apapun dari perusahan itu. Jika memang tidak mampu, sebaiknya digantikan dengan perusahaan lain. Sehingga daerah juga mendapatkan manfaatnya juga," tegas Erwin.

Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Madina, Saipullah Nasution. Dirinya mengatakan, pihak Pemkab Madina sudah beberapa kali menyurati Kementrian ESDM terkait PT. Sorikmas Mining. Dia pun mengaku kecewa, keberadaan perusahaan tambang emas tersebut tidak memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Madina maupun masyarakat Madina. 

"Selama masa kepemimpinan saya sebagai Bupati sudah ada tiga kali kita berkirim surat ke Kementerian ESDM terkait PT. Sorikmas Mining. Seharusnya tahun ini perusahaan itu, sudah melakukan eksplorasi, dan produksi," ungkap Saipullah. 

Bupati Madina juga mengatakan, dengan luasan Wilayah Karya Produksi (WKP) PT. Sorikmas Mining seluas 66.000 hektare ini seharusnya bisa menjadi sumber pemasukan yang dapat membantu keuangan Pemkab Madina yang saat ini sangat sempit.

"Surat kita itu, minta agar Kementerian ESDM mengevaluasinya (PT. Sorikmas Mining.red). Bahkan jika memang harus, kita minta agar izinnya dicabut dan digantikan dengan perusahaan lain," tegasnya. 

(mra/nusantaraterkini.co)