Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menegaskan, masa depan Indonesia berada di daerah. Program pembangunan Indonesia masa depan tergantung pada perkembangan pembangunan di daerah.
Apalagi, sebutnya, saat ini infrastruktur jalan, jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan-pelabuhan makin baik. Dengan begitu, makin terbuka akses untuk distribusi perdagangan dan logistik yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga : Ketua DPD Dorong Investasi Transportasi dan Mobilitas Berkelanjutan di COP30 Brasil
“Tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketergantungan pemerintah daerah pada kucuran dana pembangunan dari pusat dalam bentuk dana transfer ke daerah (TKD) masih sangat tinggi,” katanya, Sabtu (8/6/2024).
Baca Juga : MPR Ajak Lindungi Anak dari Dampak Negatif Dunia Maya
Lebih lanjut Fadel mengatakan pada tahun lalu, rata-rata ketergantungan seluruh daerah di Indonesia pada TKD mencapai 68% dari total pendapatan daerah.
Dalam kajian yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, tingkat inovasi pemerintah daerah masih menghadapi banyak tantangan.
Baca Juga : Prabowo Larang Pengerahan Siswa Sambut Kedatangannya, Komisi X: Siswa Harus Fokus Belajar
Hal ini bisa dilihat dari Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 (lihat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6287 Tahun 2023), di mana masih banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kategori indeks kurang inovatif.
Baca Juga : SPPG Polres Simalungun Diresmikan, Kapolda Sumut Tegaskan Komitmen Polri Kawal Program Gizi Nasional
Sebanyak 9 provinsi, 104 kabupaten, dan 10 kota masuk kategori kurang inovatif. Sebanyak 9 provinsi, 104 kabupaten, dan 10 kota masuk kategori kurang inovatif.
Padahal kata Fadel, inovasi penting untuk mempercepat kemandirian daerah. Tingkat inovasi juga menggambarkan sejauh mana jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) kepala daerah dalam mengelola pemerintahannya.
Baca Juga : Infrastruktur di Sumut, Menko PMK: Jalur Sidempuan hingga Madina Berangsur Pulih
"Jiwa kewirausahaan perlu dipraktikkan karena menggambarkan kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan pemerintahan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Baca Juga : Menko PMK: Jembatan dan Jalan Strategis Mulai Difungsikan
(cw1/nusantaraterkini.co)
