Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo, mengingatkan Indonesia perlu menyusun kebijakan yang matang dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
Menurut Dradjad, dinamika perdagangan global selalu berkaitan erat dengan politik dan keamanan, yang turut memengaruhi perekonomian Indonesia.
"Sejak masa VOC, perdagangan tak pernah terlepas dari politik dan keamanan. Sama halnya dengan situasi sekarang, di mana perdagangan menjadi bagian dari perang tarif yang digagas oleh Presiden Trump," kata Dradjad, Jumat (25/4/2025).
Baca Juga : Dradjad Wibowo: Program Ekonomi Prabowo-Gibran Sangat Realistis
Dradjad menekankan, Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat setiap langkah kebijakan dalam menghadapi tekanan dari AS, terutama dalam konteks defisit perdagangan yang berkisar antara 13 hingga 16 miliar dolar AS.
Ia pun mengusulkan agar Indonesia mencari cara untuk menyeimbangkan defisit tersebut, salah satunya dengan mengalihkan impor dari negara lain ke AS, meski ia mengakui bahwa ini bukanlah pilihan yang ideal.
"Strategi yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan impor dari negara lain ke Amerika, karena ini adalah langkah terbaik yang dapat kita tempuh untuk menghindari potensi pelemahan rupiah yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik," ujarnya.
Baca Juga : Indonesia Kirim Pesan Harmoni ke Dunia Lewat World Interfaith Harmony Week 2026
Tak hanya itu, Dradjad juga menggarisbawahi pentingnya mengurangi biaya ekonomi domestik sebagai respons terhadap ancaman tarif dari AS.
Menurutnya, pengurangan biaya produksi dalam negeri akan menjadi kunci agar produk Indonesia tetap kompetitif meskipun ada tarif impor yang tinggi.
"Tantangan utama kita adalah bagaimana menekan biaya produksi di dalam negeri. Biaya produksi yang tinggi hanya akan membuat kita kesulitan bersaing. Salah satu caranya adalah dengan memangkas biaya-biaya terkait regulasi dan transportasi," jelasnya.
Dalam situasi ini, Dradjad juga mengingatkan agar Indonesia berhati-hati dalam memisahkan kepentingan perdagangan AS dengan kepentingan nasional Indonesia.
Ia menyatakan bahwa laporan tahunan dari U.S. Trade Representative (USTR) tidak selalu menggambarkan secara keseluruhan kepentingan kedua negara.
"Kita tidak bisa terjebak dalam kepentingan dagang Amerika. Mereka memang memiliki kepentingan besar di Indonesia, namun kita juga harus memastikan kebijakan yang kita ambil menguntungkan kedua belah pihak," tegasnya.
Selain itu, Dradjad juga menyentil isu-isu domestik yang berpotensi memengaruhi kebijakan perdagangan Indonesia, seperti sertifikasi halal dan penggunaan teknologi AS dalam transaksi digital.
Ia menegaskan pentingnya menjaga independensi Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi sesuai dengan kepentingan nasional.
"Indonesia harus siap dengan strategi alternatif jika permintaan AS terlalu merugikan kita. Kita tidak bisa menerima semua tuntutan mereka begitu saja, dan jika mereka terus mendesak, kita harus tegas menolaknya," tandasnya.
Dengan pemikiran yang matang dan strategi yang tepat, Dradjad yakin Indonesia dapat menghadapi tantangan dalam perang dagang ini, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik domestik.
Dampak Tidak Langsung
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PDIP Darmadi Durianto juga menyinggung dampak tidak langsung dari pelemahan ekonomi Tiongkok, sebagai efek domino dari tarif AS. Ia memperingatkan bahwa jika ekonomi China melemah, Indonesia akan terkena imbasnya, mengingat tingginya ketergantungan ekspor dan kapasitas industri regional.
"Turunnya PDB China 1% bisa menyebabkan PDB Indonesia turun 0,3%. Ini bukan main-main," tegasnya.
Darmadi juga menyinggung isu lama yang menghambat iklim ekonomi Indonesia, seperti praktik korupsi, kebijakan kuota impor yang tidak merata, dan manipulasi dokumen perizinan seperti pertek dan TKDN yang memperlambat arus barang dan investasi.
"Lingkungan ekonomi kita ini koruptif, parasit, dan ekstraktif. Selama ini belum pernah selesai. Kuota dimainkan, pertek dipermainkan, semuanya lambat. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa jadi 'samudra besar' seperti kata Xi Jinping?" ucapnya seraya menyindir model kepemimpinan yang gagal menciptakan sistem yang bersih dan efisien.
Menutup pandangannya, Darmadi menegaskan bahwa Indonesia harus bersikap tegas menghadapi gaya negosiasi 'mabuk' dari Presiden AS Donald Trump, yang dinilai tidak konsisten dan kerap berubah-ubah dalam pendekatannya terhadap negara lain.
"Trump itu entar bilang mau nego, entar enggak. Entar baik, entar marah. Kita enggak bisa terus-terusan jadi korban. Negosiasi ini harus berhasil. Jangan sampai kepentingan bangsa dikorbankan," pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
