DPR Tegaskan Isu Penutupan Alfamart–Indomaret Hoaks, Wacana Pembatasan Gerai Desa Jadi Sorotan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan, DPR tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi yang mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial sebagai hoaks dan tendensius.

“Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret ditutup. Rekaman rapat Komisi V dengan Menteri Desa bisa disaksikan secara terbuka,” ujar Lasarus, Selasa (24/2/2026).

Isu tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan Instagram yang menampilkan Ketua DPR RI, Puan Maharani, seolah-olah menyatakan DPR mendukung penutupan dua ritel modern tersebut demi kepentingan koperasi desa.

Lasarus menegaskan bahwa pernyataan terkait pembatasan sebaran ritel modern adalah pandangannya pribadi dalam forum rapat, bukan keputusan institusi DPR. Ia juga menyatakan bahwa unggahan yang mencatut nama Ketua DPR merupakan informasi tidak benar.

Meski membantah isu penutupan total, Lasarus mengakui dirinya mengusulkan agar gerai Alfamart dan Indomaret dibatasi hanya sampai tingkat kabupaten dan kecamatan. Menurutnya, langkah itu bertujuan memberi ruang usaha bagi pedagang sembako di desa dan dusun serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi desa.

Ia menyampaikan, banyak pedagang kelontong di desa mengeluhkan sulitnya bersaing dengan jaringan ritel modern yang memiliki modal besar dan sistem distribusi lebih kuat.

“Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok di desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang lokal serta koperasi desa,” kata legislator dapil Kalbar ini.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan ekspansi ritel modern apabila Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah berjalan optimal.

“Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop,” ujar Yandri.

Ia menilai dominasi minimarket hingga pelosok desa berpotensi menjadi ancaman bagi pengembangan koperasi desa. Pemerintah, kata dia, harus berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat desa.

Hal senada disampaikan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ia mengaku telah menyampaikan imbauan kepada pengelola ritel modern agar tidak lagi membuka gerai baru di wilayah pedesaan.

Menurut Ferry, koperasi desa diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok masyarakat di tingkat lokal.

 (LS/Nusantaraterkini.co)