DPR Usul Larangan Mudik Motor 2026: Nyawa Lebih Berharga dari Kelancaran Jalan
Wakil Ketua Komisi V DPR usul pembatasan mudik motor 2026 demi tekan angka kecelakaan fatal di jalur arteri
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk mudik jarak jauh pada Lebaran 2026 kembali digulirkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda.
Di tengah klaim sukses pemerintah menekan kemacetan, Huda justru menilai persoalan utama arus mudik kini bergeser, yakni tingginya angka kecelakaan fatal yang terus memakan korban jiwa.
Menurutnya, keberhasilan mengurai kemacetan dalam beberapa tahun terakhir tidak boleh membuat pemerintah terlena.
Tersambungnya Tol Trans Jawa, perluasan Tol Sumatera, serta rekayasa lalu lintas seperti ganjil-genap, contraflow, dan one way memang efektif memperlancar arus kendaraan. Namun, kelancaran itu dinilai belum berbanding lurus dengan keselamatan.
“Lancar saja tidak cukup jika nyawa pemudik masih terancam,” tegas Huda, Senin (23/2/2026).
Data yang disinggungnya menunjukkan, setiap periode mudik angka kecelakaan masih berada di kisaran 1.000 kejadian dengan ratusan korban jiwa. Mayoritas terjadi di jalur arteri (non-tol) dan didominasi kendaraan roda dua.
Fakta ini, kata dia, seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Secara politis, pernyataan Huda membuka babak baru perdebatan kebijakan mudik. Selama ini, pemerintah cenderung fokus pada manajemen kepadatan lalu lintas. Namun, usulan pembatasan mudik motor menyentuh aspek yang lebih sensitif: akses masyarakat kelas bawah terhadap moda transportasi murah.
Huda menegaskan pembatasan bukan sekadar pelarangan. Ia mendesak pemerintah menyusun strategi push and pull yang konkret,.memperketat pengawasan mudik motor jarak jauh sekaligus memperluas akses transportasi publik yang aman, terjangkau, dan masif.
“Pemerintah tidak boleh hanya melarang tanpa memberi solusi. Jika pembatasan diterapkan, maka tambahan kuota bus dan kereta api harus signifikan. Negara harus hadir,” ujarnya.
Di sisi lain, wacana ini berpotensi menimbulkan resistensi. Sepeda motor selama ini menjadi pilihan rasional bagi jutaan pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah karena fleksibel dan hemat biaya.
Tanpa jaminan ketersediaan dan keterjangkauan transportasi umum, kebijakan pembatasan bisa dipersepsikan sebagai kebijakan elitis yang tidak peka pada realitas sosial.
Namun Huda bersikukuh, pembatasan mudik motor murni didorong alasan kemanusiaan. Ia menyoroti tingginya risiko kelelahan, minimnya perlindungan, serta kerentanan ibu dan anak yang sering ikut dalam perjalanan jauh dengan roda dua.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
POLITIKPengamat Usul Wapres Pengganti Gibran Berasal dari Unsur DPD RI
Herman Saleh Harahap·2 menit yang lalu -
KOTA MEDANOperasi Zebra Toba 2026, Polrestabes Medan Kedepankan Perubahan Perilaku
Herman Saleh Harahap·40 menit yang lalu -
EKONOMIPedagang Bingkai dan Pigura Merugi Usai Gibran Mundur
Herman Saleh Harahap·51 menit yang lalu -
-
NEWSAntisipasi Insiden di Teluk Balikpapan, Pertamina RU Gelar Simulasi Darurat Skala Besar
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
NEWSOperasi Zebra Mahakam 2026 Periksa Kelaikan Bus dan Jalur Lintas Provinsi
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALBareskrim Sita Rp28 Miliar Hasil Judi Daring, 322 Rekening Diblokir
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SUMUTOperasi Zebra Toba 2026 Polda Sumut Dimulai, Ini 10 Sasaran Utamanya
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
NEWSHUT ke-2 Kemenimipas, Imigrasi Padangsidimpuan Gelar Layanan Pasporia untuk Masyarakat
hendra·2 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
