DPR Soroti Kebijakan Hemat Energi: Jangan Bebankan ke ASN Lewat WFH

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Kritik DPR menguat terhadap rencana WFH sebagai solusi hemat energi, dinilai sempit, simbolik, dan tak menyentuh sektor utama konsumsi energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mengatakan, pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan membebankan penghematan energi pada perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN), alih-alih menyentuh akar persoalan konsumsi energi nasional.

“WFH bukan solusi tunggal. Ini pendekatan sempit yang mengabaikan sektor-sektor besar penyumbang energi,” tegasnya, Sabtu (28/3/2026).

Legislator dapil Jatim itu menyoroti lemahnya arah kebijakan energi pemerintah yang dinilai tidak berbasis data dan minim strategi jangka panjang. 

Ia mempertanyakan keberanian pemerintah untuk menyasar sektor industri, gedung-gedung negara, serta sistem transportasi yang selama ini menjadi “biang utama” pemborosan energi.

“Kalau serius, jangan sekadar atur ASN kerja dari rumah. Audit energi nasional harus dilakukan. Industri harus didorong efisien. Gedung pemerintah harus ditertibkan. Transportasi publik harus diperkuat. Itu langkah nyata, bukan kosmetik,” ujarnya tajam.

Ratna juga mengingatkan adanya konsekuensi sosial-ekonomi dari kebijakan WFH yang kerap diabaikan. Ia menilai, kebijakan tersebut justru berpotensi memindahkan beban konsumsi energi dari negara ke rumah tangga, sekaligus menurunkan produktivitas dan kualitas layanan publik.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan ini mencerminkan lemahnya visi transformasi energi pemerintah. Alih-alih mempercepat transisi ke energi terbarukan dan memperbaiki tata kelola energi nasional, pemerintah dinilai justru terjebak pada langkah-langkah reaktif dan jangka pendek.

Sebagai fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lanjut Ratna, tidak akan tinggal diam. DPR akan mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak berhenti pada wacana populis, melainkan menjadi bagian dari reformasi energi yang sistemik dan berkelanjutan.

“Jangan jual kebijakan setengah matang ke publik. Hemat energi harus berbasis data, menyasar sektor prioritas, dan menghasilkan dampak nyata—bukan sekadar pencitraan,” pungkasnya. 

(LS/Nusantaraterkini.co).