Darurat Sampah, DPR Desak Pemerintah Luncurkan Gerakan Pilah Sampah Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari mendesak, pemerintah segera menyusun dan meluncurkan Gerakan Pilah Sampah Nasional guna mengatasi persoalan sampah yang dinilai semakin darurat di Indonesia.

Menurutnya, persoalan sampah saat ini telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga sektor ekonomi apabila tidak segera ditangani secara terukur dan berkelanjutan.

“Kami meminta pemerintah segera menyusun gerakan pilah sampah nasional agar persoalan sampah yang hingga kini belum terselesaikan dapat ditangani secara lebih serius dan terukur. Jangan sampai masalah sampah ini menjadi bom waktu yang memberikan dampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Ia menilai tata kelola sampah di Indonesia tidak lagi bisa mengandalkan metode konvensional. Volume sampah terus meningkat karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.

Ratna juga menyoroti belum optimalnya sistem pengelolaan limbah yang mampu mengubah sampah menjadi produk bernilai guna seperti energi maupun pupuk.

Menurutnya, akar persoalan pengelolaan sampah terletak pada kebiasaan mencampur seluruh jenis sampah tanpa pemisahan kategori seperti organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun (B3), serta residu.

“Pilah sampah harus menjadi gerakan nasional karena persoalan sampah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama. Pemilahan sejak dari sumbernya akan mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional,” katanya.

Legislator dapil Jatim tersebut menilai pemerintah perlu melakukan reformasi total terhadap regulasi pengelolaan sampah, mulai dari hulu hingga hilir. Edukasi pemilahan sampah, lanjutnya, harus dimulai dari tingkat rumah tangga, sekolah, pasar, hingga kawasan industri.

Selain itu, Ratna mendorong pemerintah menghidupkan kembali semangat gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang sempat masif digaungkan pada 2012 lalu. Ia berharap edukasi mengenai pengelolaan sampah kembali diperkuat melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

“Pengelolaan sampah tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan. Harus ada kesinambungan kebijakan dari pusat sampai daerah agar gerakan ini benar-benar menjadi budaya nasional,” tegasnya.

Ratna turut mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai menggalakkan kebijakan pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan kondisi pengelolaan sampah saat ini sudah berada dalam fase darurat.

Ia mencontohkan kondisi TPST Bantargebang yang kini menghadapi tekanan besar akibat tingginya volume sampah dari Jakarta yang mencapai sekitar 9.000 ton per hari.

Menurut Ratna, kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di titik kritis dan berpotensi menimbulkan dampak serius seperti pencemaran udara, polusi air lindi, hingga gangguan kesehatan masyarakat sekitar apabila tidak segera diantisipasi.

“Jangan sampai persoalan seperti di Bantargebang terus berulang. Kondisi tersebut menjadi alarm serius bahwa Indonesia membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola sampah. Gerakan pilah sampah harus dimulai dari rumah sebagai unit terkecil, tetapi juga harus diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang menyeluruh,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)