DPR: Pemerintah Harus Pertimbangkan Dampak WFH untuk Swasta dan Pelayanan Publik

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wacana penerapan work from home (WFH) kembali menuai kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, menilai pemerintah berpotensi mengambil langkah tergesa tanpa kalkulasi matang, terutama jika kebijakan tersebut menyasar sektor swasta.

Ujang menegaskan, pemerintah tidak bisa menyamakan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan dunia usaha. Menurutnya, sektor swasta berjalan dengan logika target dan produktivitas yang ketat, sehingga kebijakan WFH berisiko langsung mengganggu kinerja perusahaan jika diterapkan tanpa skema yang jelas.

“Swasta itu tidak bisa dipukul rata. Mereka punya target perusahaan dan beban kinerja yang harus dicapai setiap karyawan. Pemerintah harus hati-hati,” ujarnya, Selasa (24/3/2026).

Ujang pun mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memetakan dampak kebijakan, baik terhadap ASN maupun pekerja swasta.

Ia menyoroti belum adanya kejelasan mengenai jumlah pekerja terdampak dan durasi pelaksanaan WFH. Tanpa transparansi tersebut, menurutnya, klaim efisiensi seperti penghematan bahan bakar minyak (BBM) hanya akan menjadi narasi normatif yang sulit dipertanggungjawabkan.

“Kalau datanya tidak jelas, bagaimana mau menghitung dampaknya? Jangan sampai ini hanya sekadar wacana tanpa basis yang kuat,” tegasnya.

Lebih jauh, Ujang juga mengingatkan potensi penurunan kualitas layanan publik. Ia menilai pemerintah wajib melakukan pemetaan ketat terhadap ASN yang berinteraksi langsung dengan masyarakat agar pelayanan tidak terganggu.

Menurutnya, kegagalan dalam mengantisipasi hal ini justru akan berujung pada meningkatnya keluhan publik dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat yang jadi korban karena pelayanan tidak maksimal,” katanya. 

(LS/Nusantaraterkini.co)