Anggota DPR Bantah Laporan BNPB Soal Karhutla Kalteng dan Kalbar Normal ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto membantah laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) telah kembali normal setelah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bambang yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah menegaskan, kondisi di lapangan masih jauh dari normal. Masyarakat, kata dia, masih menghadapi paparan kabut asap tebal yang berdampak terhadap kesehatan hingga aktivitas ekonomi.

“Kondisi saat ini yang disebutkan sudah normal itu tidak benar. Pengaruh asap menjadi sebab meningkatnya penyakit ISPA yang diderita masyarakat. Belum lagi akibat asap, mobilitas masyarakat terganggu yang tentu berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Bambang, dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan terganggunya mobilitas warga. Paparan asap tebal juga menghambat masuknya sinar matahari yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman pangan dan perkebunan masyarakat.

Sejumlah lahan perkebunan, lanjutnya, turut terdampak kebakaran, termasuk tanaman sawit dan karet. Bahkan, terdapat permukiman warga yang ikut hangus akibat kebakaran.

“Banyak masyarakat kehilangan tanaman perkebunan baik sawit dan karet, juga tanaman pangan. Artinya mereka kehilangan pendapatan, apalagi ada beberapa rumah ikut hangus terbakar,” ujarnya.

Selain petani dan pemilik perkebunan, Bambang menyebut peternak lokal juga menghadapi persoalan akibat bencana karhutla. Keterbatasan akses pasokan membuat ketersediaan pakan ternak menjadi langka sehingga mengancam keberlangsungan hewan ternak milik masyarakat.

Atas kondisi tersebut, Bambang meminta BNPB menyampaikan laporan yang lebih komprehensif kepada Presiden. Menurut dia, laporan mengenai kondisi karhutla tidak cukup hanya menggambarkan situasi secara umum, tetapi harus memuat data terperinci mengenai dampak sosial, ekonomi, kesehatan, serta kerugian material yang dialami masyarakat.

“Hal-hal seperti ini sesuai fakta di lapangan yang semestinya dilaporkan kepada Presiden agar Presiden tidak salah mengambil keputusan,” tegasnya.

Bambang juga mendesak pemerintah pusat tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api. Pemerintah dinilai perlu segera menyiapkan langkah pemulihan bagi masyarakat yang terdampak, terutama mereka yang mengalami kerugian ekonomi, kehilangan tempat tinggal, maupun gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Mencegah hal yang penting, tapi pemerintah juga harus merespons cepat bagaimana mengatasi dari dampak semua itu,” pungkas Bambang. 

(LS/Nusantaraterkini.co)