Syarat Pendidikan Gibran Digugat, Hensa Sebut Jawaban KPU Kunci MK

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pertanyaan hakim konstitusi akan menjadi kunci penting dalam perkara gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hensa secara khusus menyoroti pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai proses yang dilakukan KPU dalam memverifikasi persyaratan pendidikan Gibran.

“Menurut saya, nasib Gibran dalam perkara ini akan sangat dipengaruhi oleh seberapa tuntas KPU bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi, terutama yang disampaikan Prof. Saldi Isra,” kata Hensa, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Hensa, kewenangan untuk memutus perkara tetap berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, jawaban KPU dinilai penting karena perkara tersebut berkaitan dengan proses pemenuhan dan verifikasi syarat pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

“ Tentu pada akhirnya yang memutus adalah MK, bukan KPU. Tetapi jawaban KPU menjadi penting karena yang sedang dipersoalkan adalah proses pemenuhan dan verifikasi syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024,” ujarnya.

Hensa menilai pertanyaan yang disampaikan Saldi Isra dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 menyentuh aspek penting, khususnya proses yang menjadi dasar KPU menyatakan persyaratan pencalonan telah terpenuhi.

“Pertanyaan Profesor Saldi menurut saya cukup tajam. KPU harus bisa menerangkan secara terang apa yang dilakukan ketika memeriksa syarat pendidikan Gibran, dokumen apa yang menjadi dasar, bagaimana proses verifikasinya, dan mengapa pada waktu itu dinyatakan memenuhi persyaratan,” katanya.

Hensa mengatakan KPU perlu menjelaskan secara terbuka dasar aturan, dokumen, tahapan pemeriksaan, hingga pertimbangan yang digunakan ketika menerima pencalonan Gibran.

Menurut dia, kejelasan penjelasan tersebut diperlukan agar Mahkamah dapat memperoleh gambaran utuh mengenai proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden.

“Kalau seluruh pertanyaan itu dapat dijawab dengan jelas dan konsisten, persoalannya tentu menjadi lebih terang. Tetapi kalau KPU tidak mampu memberikan jawaban yang memadai, hal itu bisa menjadi persoalan dalam penilaian Mahkamah terhadap perkara ini,” ujarnya.

Selain KPU, Hensa menilai pihak atau institusi pemerintah pada era Presiden Joko Widodo yang memiliki keterkaitan dengan proses Pemilu 2024 perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses hukum.

Ia menegaskan, hal tersebut tidak berarti seluruh aparat pemerintahan era Jokowi harus memberikan keterangan. Menurutnya, pihak yang relevan adalah institusi atau pejabat yang memiliki kewenangan, keterlibatan, maupun jejak administrasi terkait proses Pemilu 2024 dan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran.

“Karena proses pencalonan itu berlangsung pada Pemilu 2024, menurut saya aparat atau institusi pemerintah pada era Presiden Jokowi yang memang memiliki kaitan dengan proses tersebut harus bisa bersama-sama memberikan penjelasan yang terang apabila dibutuhkan Mahkamah,” kata Hensa.

“Jadi bukan seluruh aparat pemerintah, tetapi mereka yang pada saat itu mempunyai kewenangan, keterlibatan, atau jejak administrasi terkait Pemilu 2024 dan pemenuhan syarat pencalonan Gibran,” lanjutnya.

Menurut Hensa, setiap pihak harus memberikan penjelasan berdasarkan kewenangan dan dokumen yang dimiliki. Hal tersebut dinilai penting agar persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran dapat diurai secara jelas dan tidak menimbulkan keterangan yang saling bertentangan.

“Mereka harus bisa menjelaskan sesuai kewenangannya masing-masing, supaya pertanyaan Mahkamah mengenai syarat pendidikan Gibran dapat dijawab secara utuh dan tidak ada keterangan yang saling bertentangan,” ujarnya.

Hensa kembali menekankan pentingnya kemampuan KPU dalam memberikan jawaban atas pertanyaan para hakim konstitusi.

“Jadi sekarang KPU jangan sampai tidak berkutik ketika ditanya MK. Sebab yang dipertanyakan bukan perkara kecil, melainkan bagaimana syarat pendidikan seorang calon wakil presiden diverifikasi dan dinyatakan memenuhi ketentuan pada Pemilu 2024,” kata Hensa.

Ia menilai semakin jelas KPU menjelaskan proses verifikasi tersebut, semakin mudah bagi Mahkamah untuk memperoleh gambaran mengenai duduk perkara yang sedang diperiksa.

“Semakin jelas KPU menjawab pertanyaan Prof. Saldi Isra dan hakim konstitusi lainnya, semakin terang pula duduk perkara mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)