Nanan Desak Investigasi Dugaan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Dibuka Transparan

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota DPR Prana Putra Sohe atau yang akrab disapa Nanan mendesak pemerintah mengusut secara serius dan transparan dugaan adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor, yang sebelumnya menjadi temuan Ombudsman.

Nanan meminta investigasi tidak berhenti pada temuan keberadaan fasilitas tersebut.

Menurutnya, perlu ditelusuri secara menyeluruh bagaimana fasilitas itu dibangun, siapa saja yang mengetahui, serta ada atau tidaknya pembiaran dalam proses pembangunannya.

"Ini harus diusut secara serius dan transparan. Jangan berhenti hanya pada ditemukannya fasilitas tersebut, tetapi harus ditelusuri bagaimana fasilitas itu bisa dibangun, siapa yang mengetahui, dan sejak kapan prosesnya berlangsung," kata Nanan, Jumat (25/9/2026).

Menurut mantan Wali Kota Lubuklinggau dua periode itu, gambar fasilitas yang beredar di publik perlu menjadi salah satu bahan untuk mengusut proses pembangunan secara lebih mendalam.

Ia menilai, apabila nantinya investigasi membuktikan fasilitas tersebut dibangun dalam waktu yang panjang dan melalui proses yang terencana, maka mekanisme pengawasan internal di lingkungan lapas perlu dievaluasi.

"Kalau benar pembangunan itu berlangsung lama dan terencana, tentu harus dijelaskan bagaimana pengawasan berjalan. Tidak boleh ada kesimpulan prematur, tetapi semua pihak yang berdasarkan bukti mengetahui atau terlibat harus diperiksa secara proporsional," ujarnya.

Nanan meminta penyelidikan tidak hanya diarahkan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Menurutnya, pihak-pihak lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan memiliki keterkaitan atau mengetahui proses pembangunan juga perlu dimintai keterangan.

Ia menekankan, proses pemeriksaan harus tetap berpegang pada bukti dan tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang terburu-buru.

"Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Kalau memang ada pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan. Sebaliknya, jangan sampai ada pihak yang dituduh tanpa dasar yang cukup. Karena itu investigasi harus berbasis fakta dan bukti," tegasnya.

Nanan juga menyatakan mendukung langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membentuk tim investigasi untuk mengusut persoalan tersebut.

Namun, ia mengingatkan agar tim yang dibentuk bekerja secara profesional dan memiliki independensi yang memadai.

"Tim investigasi harus benar-benar independen dan profesional. Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi formalitas. Kasus seperti ini berpotensi menyentuh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, sehingga integritas tim dan proses pemeriksaannya harus dijaga," katanya.

Lebih jauh, Nanan menilai persoalan di Lapas Cibinong harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan secara menyeluruh.

Menurutnya, pembenahan lapas tidak cukup hanya melalui peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia (SDM). Sistem pengawasan juga perlu diperkuat dengan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi.

"Evaluasi terhadap lapas harus dilakukan secara menyeluruh. Penguatan SDM dan integritas petugas tentu penting, tetapi itu harus diimbangi dengan optimalisasi teknologi yang terintegrasi dan mampu mendukung pengawasan secara real time," jelas Nanan.

Ia menilai teknologi dapat digunakan untuk mendukung pemantauan aktivitas, integrasi sistem informasi, hingga membangun mekanisme peringatan dini terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan sistem tersebut, pengawasan diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan atau pemeriksaan setelah sebuah persoalan terjadi, tetapi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur.

Nanan mengungkapkan, dirinya sudah cukup lama menyuarakan perlunya evaluasi total terhadap sistem dan tata kelola lapas. Ia menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan mekanisme pengawasan yang berjalan benar-benar mampu mencegah pelanggaran sekaligus mendeteksi persoalan sejak dini.

"Saya sudah cukup lama menyuarakan evaluasi total terhadap lapas, tetapi nampaknya sampai hari ini belum juga diindahkan secara serius. Kalau evaluasi menyeluruh ini belum kunjung dilakukan, bukan tidak mungkin kasus seperti yang terjadi di Lapas Cibinong akan kembali berulang di tempat lain," katanya.

Menurut Nanan, teknologi bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran petugas, melainkan memperkuat sistem pengawasan.

"Teknologi bukan untuk menggantikan peran petugas, tetapi untuk memperkuat pengawasan. SDM yang berintegritas harus didukung sistem yang baik. Kalau manusia dan teknologi berjalan beriringan, ruang untuk terjadinya pembiaran atau pelanggaran bisa semakin dipersempit," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat pihak yang terbukti sengaja merusak atau menyalahgunakan sistem, maka sanksi harus diberikan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

"Dan apabila ada yang merusak sistem itu maka orang itu yang harusnya disanksi berat, jangan sampai petugas diberi sanksi hanya karena kelemahan sistemnya sendiri," pungkas Nanan.

(LS/Nusantaraterkini.co)