Ketua DPD Dorong Bali Jadi Pelopor Gerakan Pilah Sampah Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mendorong Provinsi Bali menjadi pelopor gerakan pilah sampah nasional. Menurutnya, kekuatan desa adat, banjar, rumah tangga hingga sektor pariwisata dapat menjadi modal sosial untuk membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat.

“Kalau Bali mulai memilah, Indonesia harus ikut berbenah. Pemilahan sampah harus menjadi budaya,” ujar Sultan, Sabtu (26/9/2026).

Sultan menilai Bali memiliki modal sosial yang kuat melalui keberadaan desa adat, banjar, budaya gotong royong, serta aturan adat seperti awig-awig dan pararem. Kekuatan tersebut dinilai dapat menjadi fondasi untuk membangun kedisiplinan masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.

Ia menegaskan, paradigma lama pengelolaan sampah dengan pola “kumpulkan, angkut, buang” harus segera ditinggalkan. Menurut Sultan, Indonesia tidak akan optimal berbicara mengenai ekonomi hijau dan target Indonesia Emas 2045 apabila persoalan sampah masih ditangani dengan pola konvensional.

“Sampah tidak harus berakhir menjadi beban. Dengan sistem yang tepat, sampah dapat menjadi nilai, energi, dan lapangan kerja,” tutur Sultan.

Dalam kesempatan tersebut, Sultan didampingi Anggota DPD RI asal Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, dan I Komang Merta Jiwa.

Sultan juga menyoroti persoalan sampah dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan di daratan karena sampah yang tidak tertangani dapat bermuara ke pesisir dan laut, bahkan berpindah antarpulau.

Ia mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan Green Democracy, yakni pembangunan yang memberikan manfaat bagi generasi saat ini tanpa mewariskan beban ekologis kepada generasi mendatang.

“Dari Bali kita belajar. Dari daerah kita bergerak. Untuk Indonesia kita membangun,” tegas Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan persoalan sampah menjadi salah satu program prioritas yang mendesak bagi Pemerintah Provinsi Bali.

Menurutnya, kompleksitas persoalan sampah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pariwisata, perkembangan teknologi hingga tingkat kesadaran masyarakat.

Karena itu, Pemprov Bali terus mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah. Tidak lagi sekadar mengangkut dan membuang, tetapi mengurangi, memilah, mengolah, dan hanya menyisakan residu.

“Prinsipnya sederhana: desaku lestari tanpa sampah plastik, desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” tutur Dewa Made Indra.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali I Made Dwi Arbani mengatakan pengelolaan sampah berbasis sumber terus diperkuat melalui sinergi antara desa/kelurahan dengan desa adat.

Saat ini, kata dia, Bali memiliki 292 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan 962 bank sampah umum.

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan Bali yang hijau, bersih, dan indah,” ungkap Dwi Arbani.

Praktisi pengelolaan sampah Arbi Fuadi Mauldina dari ecoBali/Waste4Change menekankan pentingnya perubahan paradigma dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber sehingga sampah yang dihasilkan dapat dipilah dan dikelola sesuai jenisnya sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.

“Paradigmanya harus berubah, dari sekadar membuang sampah menuju pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan ekonomi sirkular,” tukas Arbi.

Sementara itu, Guru Besar Bidang Pertanian Organik Universitas Udayana Ni Luh Kartini menilai desa dan TPS3R perlu diperkuat sebagai pusat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Ia menyebut sekitar 65 persen sampah merupakan sampah organik yang masih memiliki potensi untuk diolah menjadi kompos, energi, maupun sumber daya produktif bagi sektor pertanian.

“Sampah harus selesai dari sumber. Desa dan TPS3R harus diperkuat agar sampah berubah dari beban menjadi sumber daya dan peluang ekonomi,” pungkas Kartini.

 (LS/Nusantaraterkini.co)