Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menanggapi serius temuan mengejutkan terkait 571 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Pemerintah harus gerak cepat mengatasi persoalan tersebut.
Maman meminta Kementerian Sosial untuk segera berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kepolisian guna melakukan investigasi menyeluruh terhadap data tersebut.
"Jka benar mereka terlibat dalam praktik judi online, maka bansos yang mereka terima harus segera dihentikan. Negara tidak boleh membiayai gaya hidup yang merusak,” tegas Maman, Rabu (9/7/2025).
Baca Juga : Pemerintah Didesak Tindak Tegas Peredaran Logo Halal Palsu
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut Maman, kemungkinan adanya penyalahgunaan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh pihak lain juga harus dipertimbangkan secara serius.“Bila terbukti bahwa NIK mereka disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk berjudi secara online, maka aparat penegak hukum harus mendalami kasus ini dan menangkap pelaku penyalahgunaan identitas tersebut,” ujarnya.
Politisi Dapil Jawa Barat IX itu menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data secara akurat sebelum menjatuhkan sanksi atau mencabut hak warga atas bantuan sosial. “Kita harus tetap menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah justru menjadi korban,” tambahnya.
Maman juga mendesak agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan keamanan data kependudukan agar tidak mudah disalahgunakan, khususnya dalam layanan-layanan digital yang terhubung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Baca Juga : Komisi VIII: Masjid Harus Jadi Rumah Aman, Bukan Arena Main Hakim
“Ini momentum untuk mereformasi sistem distribusi bansos agar lebih tepat sasaran, lebih transparan, dan lebih terlindungi dari penyalahgunaan,” tutupnya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK dan menduga mereka penerima bantuan sosial (bansos) adalah pemain judi online (judol).
"Ini kebanyakan orang miskin nih saya menduga mereka itu penerima bansos. Penerima bansos itu selama ini kan ditransfer kepada kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga ini diduga diselewengkan sebagian untuk main judi online," kata Trubus.
Baca Juga : Viral Kasus Siswi MAN 1 Tegal, Legislator Serukan Penyelesaian Dengan Mediasi
Trubus mengatakan pemerintah tidak mengecek sampai ke pengguna bansos tersebut. Alhasil, tidak ada evaluasi. Penerima bansos yang diduga menjadikannya untuk bermain judi online terus-terusan mendapatkan bantuan."Ini bagian dari sebenarnya ada unsur kelemahan pemerintah ya dalam hal menaikkan kelas orang miskin ini," ujar Trubus.
Selain itu, Trubus mengatakan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah hari ke hari semakin sulit terwujud. Sebab, kata dia, pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan.
"Ini kan masalah minimnya lapangan pekerjaan. Harusnya kalau 80 persen ini mengindikasikan, mereka harus dicarikan solusi pekerjaannya industri padat karya," ucap Trubus.
Menurut dia, pekerjaan padat karya itu seperti menampung bak air untuk pengairan pertanian, perkebunan yang didanai oleh pemerintah menjelang masuk musim kemarau. Dia menekankan menyejahterakan masyarakat miskin tak melulu harus memberikan bansos, melainkan diarahkan untuk berdaya.
"Saya yakin mereka orang miskin juga enggak mau nerima bansos terus. Tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Jadi sifatnya itu yang padat karya, jangan yang padat modal. Kalau kita kan ngejar-ngejar investor ujung-ujungnyanya cuma Rp30 miliar hanya untuk tiga orang karyawannya, ini kan enggak guna untuk kita," ungkapnya.
Trubus menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai tidak prioritas. Dia menyebut pembangunan IKN tidak memikirkan masyarakat. Berbeda dengan pembangunan infrastruktur transportasi.
"IKN itu kan suatu yang besar sekali akhirnya juga membawa beban APBN juga, yang menikmati sopo (siapa) kan ceritanya masyarakat miskin enggak menikmati dari 80 persen dengan adanya IKN," paparnya. Trubus mengatakan seharusnya pemerintah memikirkan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah 3 T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Solusinya, kata dia, dengan memberikan pekerjaan.
Dia mendorong pemantapan program food estate untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan begitu, kata dia, Indonesia tak lagi impor beras.
"Nah, ngapain kita impor harusnya orang miskin itu bisa dipercaya untuk menanam padi, menanam singkong yang berkaitan dengan pertanian. Kalau perlu program food estate itu dijalankan secara benar. Jadi diarahkan saja persoalan pangan," pungkas Trubus.
Ancam Dicabut
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pemerintah akan mencabut pemberian bansos bagi penerima yang terbukti menggunakannya untuk judi online (judol).
Pemerintah akan melakukan pendataan."Nanti akan kita telusuri datanya, kita cek datanya. Kalau ada bansos digunakan untuk judol, kita akan hentikan bantuan sosialnya," kata Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, sanksi berupa pencabutan bansos akan tetap dilakukan meskipun penerima bansos tersebut terkategori masyarakat miskin maupun miskin ekstrem.
"Iya, pokoknya kita kasih hukuman (pencabutan bansos)," ujarnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), terlibat menjadi pemain judi online(judol) sepanjang tahun 2024.
otal deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. PPATK diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.Hasil analisis rekening penerima bantuan sosial dari PPATK akan digunakan sebagai pedoman untuk memastikan tepat sasaran, di tengah banyaknya rekening penerima bantuan sosial yang disinyalir dormant atau tidak melakukan transaksi apapun, kecuali menerima transfer.
(cw1/nusantaraterkini.co)
