Buntut Akuisisi Saham, Dirut PT ITM Bhinneka Power Jalani Pemeriksaan di KPPU ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil Direktur Utama PT ITM Bhinneka Power untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran administratif dalam aksi korporasi perusahaan. Pemeriksaan yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) ini berfokus pada keterlambatan pelaporan (notifikasi) atas pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset.

​Perkara dengan nomor 08/KPPU-M/2025 tersebut menyoroti kepatuhan pelaku usaha terhadap tenggat waktu pelaporan akuisisi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU mendalami apakah proses transaksional yang dilakukan perusahaan tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh regulasi pemerintah, yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi pasar yang tidak sehat.

​

"Pemeriksaan ini merupakan instrumen penting dalam pengawasan persaingan usaha. Kepatuhan terhadap kewajiban notifikasi memungkinkan otoritas melakukan penilaian dini terhadap potensi dampak konsentrasi pasar," tegas pihak KPPU dalam keterangan resminya mengenai urgensi kepatuhan notifikasi tersebut.

​Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi, Moh Noor Rofieq, majelis menggali kronologi teknis serta alasan di balik dugaan keterlambatan tersebut. Keterangan dari Direktur Utama PT ITM Bhinneka Power sebagai Terlapor menjadi poin krusial bagi majelis untuk menentukan apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dalam menunda laporan aksi korporasi mereka.

​

Otoritas persaingan usaha mengingatkan bahwa setiap langkah akuisisi yang memenuhi nilai ambang batas tertentu wajib dilaporkan secara transparan. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha terancam sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

​(Emn/Nusantaraterkini.co)