BPOM Didesak Perketat Pengawasan MBG Usai Dugaan Keracunan di Sidoarjo

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR, Arzeti Bilbina, mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul kasus dugaan keracunan makanan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Arzeti menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi. Keamanan dan higienitas makanan yang dikonsumsi penerima manfaat, terutama anak-anak, juga harus menjadi prioritas.

“Saya merasa memiliki tanggung jawab karena turut menyosialisasikan program Badan Gizi Nasional kepada masyarakat. Karena itu, kami ingin mendalami peran BPOM sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG,” ujar Arzeti, Kamis (10/9/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur I itu menyebut berdasarkan informasi yang diterima dalam rapat bersama Kepala BIN dan Badan Gizi Nasional pada 3 September, terdapat ratusan korban dalam kasus dugaan keracunan tersebut. Sebagian korban bahkan masih menjalani perawatan, termasuk di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo.

Arzeti juga menyoroti informasi mengenai dugaan kontaminasi bakteri seperti Salmonella, Escherichia coli (E. coli), dan Bacillus cereus dalam menu MBG.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu didalami, termasuk kemungkinan adanya persoalan sanitasi dan standar kebersihan pada dapur penyedia makanan MBG.

“Karena itu, kami meminta BPOM melakukan pendalaman mengenai mekanisme pengawasan keamanan pangan siap saji dalam program MBG. Pengawasan harus mencakup proses pengolahan, sanitasi, distribusi, sampai pada penggunaan kemasan atau wadah guna ulang,” tegasnya.

Selain makanan, Arzeti meminta BPOM memberikan kejelasan mengenai standar keamanan wadah guna ulang yang digunakan dalam program MBG.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan yang berlaku terhadap wadah guna ulang untuk MBG, siapa yang melakukan pengujian, standar apa yang digunakan, dan sejak kapan pengawasan serta pengujian tersebut dilakukan,” katanya.

Arzeti menilai aspek keamanan pangan tidak boleh dipisahkan dari keberhasilan program MBG. Makanan yang bergizi, menurutnya, harus dipastikan aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

“Jangan sampai program yang tujuan utamanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya pengawasan keamanan pangan,” pungkasnya.a

Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan pengawasan dari hulu hingga hilir agar pelaksanaan MBG berjalan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

(LS/Nusantaraterkini.co).