Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama Komisi IX DPR RI.
RDP tersebut menjadi forum awal evaluasi dan pembahasan isu strategis terkait implementasi program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.
Dadan menjelaskan, program makan bergizi resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 570 ribu penerima manfaat. Hingga akhir 2025, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 19.188 SPPG dengan cakupan 55,1 juta penerima manfaat.
Baca Juga : Kritik Usulan Sopir MBG Pakai Kostum Power Ranger, DPR Tekankan Fokus Gizi, Jangan Gimik!
“Per hari ini jumlah SPPG telah mencapai 21.102 unit dan berpotensi melayani hingga 59 juta penerima manfaat,” ujar Dadan di Gedung DPR, Selasa (20/1/2026).
Dalam RDP tersebut, Komisi IX DPR memberikan sejumlah masukan penting, mulai dari peningkatan kualitas makanan, penguatan aspek keamanan pangan, hingga perlunya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor.
Komisi IX DPR menegaskan bahwa program makan bergizi tidak hanya berorientasi pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan konsumsi.
Komisi IX juga menekankan pentingnya intervensi gizi yang lebih intensif bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan anak-anak.
Terkait insiden gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan, Dadan mengakui masih terdapat sejumlah kasus meski trennya menurun. Hingga akhir Desember 2025 tercatat 12 kasus, namun pada awal Januari masih ditemukan kejadian serupa.
“Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Umumnya disebabkan SPPG yang tidak mematuhi SOP, terutama dalam pemilihan dan kualitas bahan baku,” katanya.
Selanjutnya, BGN, kata Dadan mencatat sedikitnya 10 SPPG dihentikan sementara operasionalnya akibat pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran berat, penghentian dilakukan lebih lama dan insentif tidak diberikan hingga perbaikan dilakukan.
Dadan juga menjelaskan bahwa setiap SPPG dikelola oleh mitra, namun BGN menempatkan tiga pegawai di setiap unit, yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya merupakan pegawai BGN yang saat ini sedang dalam proses administrasi pengangkatan sebagai ASN dan PPPK.
Untuk anggaran, BGN memastikan pendanaan program bersumber dari APBN. Pada 2025, terdapat anggaran Rp1,5 triliun yang dikembalikan ke negara karena formasi ASN BGN baru efektif pada 2026.
Sementara itu, anggaran BGN pada 2026 telah ditetapkan sebesar Rp268 triliun, dengan tambahan pencadangan Rp67 triliun, sehingga total mencapai sekitar Rp335 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan dukungan operasional.
Baca Juga : BGN Didesak Terus Evaluasi Dapur MBG yang Belum Memenuhi Standar
Menjelang Ramadan, pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi daerah. Di wilayah mayoritas berpuasa, makanan akan dibagikan di sekolah untuk dibawa pulang dan dirancang tahan hingga 12 jam, seperti telur rebus, kurma, buah, abon, serta penganan lokal. Sementara di daerah nonpuasa, pelayanan dilakukan secara normal.
BGN juga tengah memperluas pembangunan SPPG di lingkungan pesantren. Hingga 2025, sebanyak 30 SPPG pesantren telah dibangun, dan jumlah tersebut akan terus ditambah pada 2026 melalui mekanisme pengadaan e-katalog.
“Target kami seluruh santri bisa terlayani secara bertahap,” pungkas Dadan.
(cw1/nusantaraterkini.co)
