Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Edaran dalam mengantisipasi megathrust yang berpotensi memicu gempa dan tsunami.
Sehingga, seluruh instansi dan masyarakat dapat mengambil langkah dan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapinya.
Surat Edaran Nomor 360.0/2094 ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno pada 28 Agustus 2024 sebagai respons informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal zona megathrust di Indonesia.
Baca Juga : Ada Ancaman Megathrust, MPR: Harus Disikapi Serius
"Kami sudah melakukan mitigasi. Setelah mendapat info dari BMKG, kami langsung membuat surat edaran ke kabupaten/kota agar melakukan mitigasi," kata Sumarno, usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jateng, dikutip dari Kompas.com, Jumat (30/8/2024).
Di samping melakukan mitigasi bencana, ia mengimbau seluruh masyarakat untuk berdoa agar ancaman bencana gempa dan tsunami tidak terjadi di Indonesia.
Khususnya, warga Jateng yang beririsan langsung dengan zona megatrust, di antaranya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri.
Baca Juga : Pemerintah Diminta Buat Mitigasi Ancaman Potensi Gempa Megathrust
"Antisipasi tetap kami lakukan. Harapan kami itu (gempa dan tsunami) tidak terjadi, kalau toh terjadi kami ada kesiapansiagaan untuk antisipasi," harap dia.
Melalui surat edaran itu, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh instansi dan warga untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya bencana akibat adanya seismic gap.
Terutama di wilayah zona megathrust Pantai Selatan Jawa Tengah. Instansi terkait juga diminta mengecek kembali alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanan, dan memastikan ketersediaan tempat-tempat evakuasi yang aman dan bebas bencana.
Tak kalah penting untuk memastikan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu serta arah evakuasi yang memadai terutama untuk wilayah Pantai Selatan Jawa Tengah.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga diminta meningkatan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi bencana.
Sehingga, mereka memahami risiko gempa bumi dan tsunami. Dia juga meminta instansi terkait meningkatkan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan, serta melaksanakan simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman itu.
Baca Juga : DPR Dukung Gunung Slamet Jadi Taman Nasional, Alih Fungsi Hutan Dinilai Picu Banjir dan Longsor
Tak terkecuali koordinasi dengan BMKG, terutama soal informasi cuaca dan aktivitas seismik zona megathrust di wilayah masing-masing, serta pemantauan secara berkala baik melalui situs web maupun media lainnya. (rsy/nusantaraterkini.co)
