Aktivitas Keuangan Dipantau Lewat Payment ID, John Andhi: Harus Dilakukan Bertahap

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan sistem identifikasi transaksi baru bernama Payment ID, yang mulai diuji coba secara terbatas pada 17 Agustus 2025. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat infrastruktur pembayaran digital dan meningkatkan transparansi dalam aktivitas keuangan masyarakat.

Payment ID dirancang sebagai identitas keuangan tunggal bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas ini berupa kode unik berformat sembilan karakter yang dihasilkan dari data kependudukan dan akan menjadi acuan dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan individu.

Baca Juga : Ekonom Ingatkan Pemerintah dan BI Hati-hati Terapkan Kebijakan Payment ID

Lalu apa respon masyarakat menjelang kehadiran payment id ditengah maraknya payment digital.

John Andhi Oktaveri (50) menyarankan kalaupun dilaksanakan payment ID diwaktu jelang 17 Agustus hendaknya dicoba bertahao dahulu, jangan langsung dilaksanakan secara otomatis. 

"Mungkin dilakukan berskala terbatas terutama bagi kalangan-kalangan yang sudah terbiasa dengan uang digital (elektronik payment) terutama hal yang bersifat digital," kata John, Jumat (8/8/2025).

Ia menerangkan, ekosistem dari system pembayaran harus dibangun sebelumnya, jangan sampai ada suatu transaksi nanti bisa terganggu karena teknis atau ketidaksiapan semua ekosistem yang bisa menjadi pendukung dari payment ID ini. "Nah, ini yang kita perlu khawatirkan," tuturnya.

Meski demikian, kehadiran Payment ID ini merupakan suatu invoasi dilakukan Pemerintah untuk membuat transaksi dilakukan masyarakat itu menjadi transparan. 

"Tentu dampak positifnya adalah Pemerintah bisa mendapatkan data-data transaksi masyarakat atau publik sehingga Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan Pemerintah menjadikan Payment ID sebagai acuan," katanya.

Baca Juga : Ekonom Ingatkan Pemerintah dan BI Hati-hati Terapkan Kebijakan Payment ID

Ia melanjutkan, dan biasanya negara-negara yang transparan cenderung akan lebih maju karena mereka bisa membuat kebijakan berbasis data yang akurat. Terlebih, mereka bisa mengetahui kemampuan serta daya transaksi publik.

"Dengan demikian, itu akan bisa membuat suatu kebijakan yang tepat, lebih berdaya guna bagi masyarakat itu sendiri," ujar pria asal Bukittinggi, Sumatera Barat ini.

(cw1/nusantaraterkini.co)