2 Orang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan Kejati Sumut, Kasus Kapal Tunda PT Pelabuhan Belawan Indonesia
2 Orang Ditetapkan Tersangka dan Ditahan Kejati Sumut, Kasus Kapal Tunda PT Pelabuhan Belawan Indonesia
Nusantaraterkini.co, Medan- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan tersangka dan menahan dua orang dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dua unit kapal tunda kapasitas 2x1800 HP Cabang Dumai pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2018–2021.
Kedua tersangka yakni HAP, mantan Direktur Teknik PT Pelindo I periode 2018–2021, dan BS, mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) periode 2017–2021.
Baca Juga : IYE Madina Desak Kejati Sumut Perjelas Kasus Stunting 2022-2023
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang sah,” kata PLH Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, SH., MH, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025) Sore.
Kasus ini bermula dari kontrak pengadaan kapal senilai Rp135,81 miliar.
Namun, hasil penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal tidak sesuai spesifikasi, progres fisik jauh dari ketentuan kontrak, dan pembayaran yang dilakukan tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan.
Baca Juga : Kejati Sumut Didesak Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Smart Board dan Meubilair Disdik Langkat Rp 50 Miliar
Akibatnya, negara mengalami potensi kerugian keuangan sebesar Rp92,35 miliar dan kerugian perekonomian setidaknya Rp23,03 miliar per tahun karena kapal tidak selesai maupun dimanfaatkan.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi.
Baca Juga : Kejati Sumut Didesak Tangkap Pengusaha Diduga Gelapkan Uang Kredit BRI Sei Kepayang Rp 17 M
Untuk kepentingan penyidikan, HAP dan BS ditahan selama 20 hari terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025 di Rutan Kelas I Medan.
"Kejati Sumut menegaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan wujud komitmen kejaksaan dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, akuntabel, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku korupsi," ujar Muhammad Husairi.
(cw3/Nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
PERISTIWA264 Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat, KAI Tegaskan Tempuh Jalur Hukum
Rozie Winata·11 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolda Sumut Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi di Medan, Tujuh Orang Dijadikan Tersangka
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NEWSPolisi Klarifikasi Video Viral Sekuriti Naik Kap Mobil di PIK
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan di Taman Lawang
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolri Bantah Kabar Damai Kasus Bupati Kupang
Herman Saleh Harahap·3 jam yang lalu -
SUMUTKejar Target Pajak, Pemprov Sumut Maksimalkan Razia hingga Pemutihan
Herman Saleh Harahap·7 jam yang lalu -
-
ENTERTAIMENTKAPT dan Prakarsa Warga Jayaraya Gelar Nobar "Laut Bercerita" Bersama Aktivis
Herman Saleh Harahap·8 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALDari Mucikari hingga PMI Ilegal, Polda Sumsel Ungkap 4 Kasus TPPO
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALKPK Dalami Nama Anggota DPR di Sidang Kuota Haji
Herman Saleh Harahap·9 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
