Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, MEDAN — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara menggelar pemaparan Catatan Sepanjang Tahun (Catahu) 2024 terkait krisis ekologis di Sumatera Utara, pada Selasa (17/12/2024).
Acara yang dilangsungkan dalam bentuk paparan ini mencatat berbagai persoalan lingkungan sepanjang tahun, mulai dari kerusakan hutan, kebakaran, hingga kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.
Baca Juga : Catatan Akhir Tahun 2025 Anggota DPR, Pengamat : Legislatif Terkesan Acuh ke Rakyat
Perwakilan Dewan Daerah WALHI Sumut, Mimi Surbakti, membuka acara dengan menekankan pentingnya membangun solidaritas dalam menghadapi krisis lingkungan. “Dalam momen ini kita dapat mengikat dan mengeratkan isu-isu lingkungan yang saat ini sedang krisis,” ujar Mimi.
Baca Juga : Pesan Akhir Tahun, Kapolrestabes Medan ke Personel: Mari Kita Tutup dengan Kesan yang Baik
Delapan Isu Ekologis Utama
Baca Juga : Indonesia Kirim Pesan Harmoni ke Dunia Lewat World Interfaith Harmony Week 2026
Dalam pemaparan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumut, Rianda Purba, menyebutkan delapan isu utama yang menjadi perhatian dalam Catahu 2024. Isu tersebut meliputi:
Baca Juga : Seekor Buaya Serang Lansia, BKSDA Sumsel Turun Tangan di Sematang Borang
• Kerusakan hutan
• Kebakaran hutan
Baca Juga : HUT ke-18 Partai Gerindra, Sekjen Sugiono Serukan Konsolidasi dan Aksi Nyata
• Pertambangan
Baca Juga : Cuaca Ekstrem Global Kian Menggila, DPR Soroti Lemahnya Pengelolaan SDA dan Mitigasi Bencana
• Pencemaran lingkungan
• Konflik tenurial
• Kriminalisasi pejuang lingkungan
• Kebencanaan
• Wilayah Kelola Rakyat (WKR)
Paparan ini, menurut Rianda, disusun berdasarkan investigasi lapangan dan data sekunder dari berbagai pemberitaan media.
Dalam laporan bertajuk RIBAK! (Risalah Bumi Para Ketua), WALHI Sumut menyoroti peran dominan para "ketua" atau pihak-pihak berkuasa di Sumut dalam menciptakan krisis ekologis.
"Ketua identik dengan para mafia di Sumut yang memiliki kuasa dominan. Kami ingin menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab mereka begitu besar dalam krisis ekologis ini,” ucap Direktur Walhi Sumut, Rianda purba.
Bencana dan Partisipasi Politik
Rianda menjelaskan bahwa dampak krisis ekologis semakin dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam konteks bencana alam. Ia mencontohkan banjir yang melanda Kota Medan pada November 2024 lalu berdampak pada minimnya partisipasi pemilih saat Pilkada.
Kriminalisasi Pejuang Lingkungan
WALHI Sumut juga menyoroti tingginya angka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup di Sumut.
“Kami mencatat ada 19 kasus kriminalisasi sepanjang 2024. Salah satunya Sorbatua Siallagan di Simalungun dan Ilham Mahmudi di Langkat,” ungkap Rianda.
Langkah Strategis 2025
Sebagai bentuk advokasi, WALHI Sumut akan menyusun langkah strategis menghadapi isu lingkungan tahun depan. Salah satu fokus utama adalah kasus kebocoran gas H2S di area geotermal Mandailing Natal. “Saat ini kami sedang melakukan riset dan investigasi untuk menentukan langkah advokasi lebih lanjut,” tutup Rianda.
(Cw7/Nusantaraterkini.co)
