Wacana Penghapusan Skripsi, Mahasiswa Khawatir Beban Akademik dan Biaya Bertambah

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Wacana penghapusan skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir mahasiswa mendapat perhatian di kalangan mahasiswa.

Kebijakan tersebut dinilai belum tentu membuat proses penyelesaian studi menjadi lebih mudah, terutama apabila skripsi nantinya digantikan dengan kewajiban publikasi artikel ilmiah atau jurnal.

Sejumlah mahasiswa menilai perubahan bentuk tugas akhir tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari tuntutan akademik hingga biaya publikasi.

Salah seorang mahasiswa, Desri Tampubolon, mengaku masih mempertanyakan penerapan kebijakan tersebut apabila benar-benar diberlakukan.

Menurut Desri, penghapusan skripsi seharusnya tidak hanya mengganti bentuk tugas akhir, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mahasiswa dalam memenuhi persyaratan akademik yang baru.

“Kalau skripsi dihapus tetapi diganti dengan kewajiban membuat dan menerbitkan jurnal, menurut saya mahasiswa juga bisa bingung. Bentuk tugas akhirnya memang berbeda, tetapi tingkat kesulitannya belum tentu lebih ringan,” ujar Desri, Jumat (11/9/2026).

Ia menilai, publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi membutuhkan pemahaman mengenai metode penelitian, penulisan akademik, hingga proses publikasi yang tidak sederhana.

“Mahasiswa harus memahami standar penulisan ilmiah dan menyesuaikan artikel dengan ketentuan jurnal. Belum lagi kalau jurnal yang dituju memiliki standar akreditasi tertentu,” katanya.

Selain persoalan akademik, Desri juga menyoroti kemungkinan munculnya beban biaya tambahan bagi mahasiswa. Menurutnya, biaya publikasi jurnal dapat menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Kalau untuk publikasi harus mengeluarkan biaya, tentu ini perlu dipikirkan juga. Jangan sampai kebijakan yang tujuannya mempermudah mahasiswa menyelesaikan pendidikan justru menambah beban biaya,” ucapnya.

Desri berharap apabila kebijakan penghapusan skripsi diterapkan, pihak kampus dan pemerintah dapat memberikan aturan yang jelas mengenai bentuk tugas akhir, standar kelulusan, serta mekanisme publikasi yang harus dipenuhi mahasiswa.

“Yang paling penting menurut saya adalah aturan yang jelas dan tidak memberatkan mahasiswa. Jangan sampai skripsi dihapus, tetapi mahasiswa justru menghadapi persyaratan baru yang lebih membingungkan dan membutuhkan biaya lebih besar,” tuturnya.

Wacana perubahan tugas akhir tersebut diharapkan dapat dikaji secara matang dengan mempertimbangkan aspek akademik dan kondisi ekonomi mahasiswa. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan nantinya dapat benar-benar memberikan kemudahan tanpa mengurangi kualitas pendidikan tinggi.

(cw2/Nusantaraterkini.co)