Menaker: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Era Baru Hukum Ketenagakerjaan ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan era baru hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

​Hal tersebut disampaikan Yassierli saat mewakili Presiden RI dalam agenda Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

​"RUU ini bukan hanya menyatukan dan menyelaraskan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar, tetapi juga memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan agar lebih mampu menjawab dinamika dunia kerja," ujar Yassierli.

​Ia menjelaskan, penyusunan RUU ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen membentuk kerangka hukum yang memberikan kepastian, menjamin prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, serta memperkuat keseimbangan antara pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

​"Selain menyelaraskan aturan yang sudah ada, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menghadirkan sejumlah terobosan dan pengaturan baru. Di antaranya penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui BNSP, integrasi data ketenagakerjaan pusat-daerah, pengaturan dana cadangan pesangon, hingga larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses rekrutmen," papar Menaker.

​Ditambahkannya, aturan ini juga merespons perkembangan pola kerja masa depan (future of work) dengan memperluas cakupan pelindungan bagi pekerja fleksibel, pekerja perempuan, penyandang disabilitas, pencari kerja, hingga peserta pelatihan dan pemagangan.

​"Kita membutuhkan regulasi yang memberikan pelindungan, kepastian, dan keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan beradaptasi," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)