Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Tergolong Daerah 3T, Nias Prioritas Implementasi Program PUBG

Prioritas itu diberikan karena sejumlah wilayah di Kepulauan Nias masih berstatus daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T)

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, saat memaparkan program PUBG dan kurikulum pendidikan bernama Sipature Hutanabe dalam konferensi pers yang digelar di kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025). (Foto: Junaidin Zai/Nusantaraterkini.co)
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, saat memaparkan program PUBG dan kurikulum pendidikan bernama Sipature Hutanabe dalam konferensi pers yang digelar di kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025). (Foto: Junaidin Zai/Nusantaraterkini.co)
A A

, MEDAN - Dinas Pendidikan Sumatera Utara () memaparkan perkembangan terbaru Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) serta kurikulum dalam konferensi pers di Kantor , Jumat (14/11/2025).

Kepulauan menjadi daerah prioritas dalam implementasi program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, menjelaskan, prioritas itu diberikan karena sejumlah wilayah di Kepulauan Nias masih berstatus daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T). Selain itu, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sumut, .

“Khususnya Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Induk masih tergolong . Karenanya kita implementasikan PUBG di sana,” ujarnya.

Baca Juga : Bobby Nasution Bahas Dukungan untuk Pesantren Bersama PW Muhammadiyah Sumut

Ia menambahkan, pendataan jumlah sekolah dan siswa terus dilakukan secara rinci, termasuk sekolah paling terluar di Sumut, .

Dengan penerapan PUBG, pemerintah menegaskan tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk melakukan pengutipan biaya tambahan kepada siswa.

Baca Juga : Program PUBG Pemprov Sumut Juga Didukung Layanan Internet Gratis, Perpustakaan dan Pelatihan Tenaga Pengajar

Alex juga mengingatkan bahwa Komite Sekolah berfungsi mencari dukungan dana eksternal, bukan membebankan biaya kepada siswa atau orang tua.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap program MBG dan PUBG di Kepulauan dapat berjalan optimal dan menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di seluruh .

“Selama ini sekolah berdalih ada kebutuhan nonteknis yang tidak dicover dana BOS sehingga melakukan pengutipan. Dengan skema PUBG dan skema berbasis nasional, pengutipan seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

(Cw7/)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait