Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Tergolong Daerah 3T, Nias Prioritas Implementasi Program PUBG

Editor:  Rozie Winata
Reporter: Junaidin Zai
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga, saat memaparkan program PUBG dan kurikulum pendidikan bernama Sipature Hutanabe dalam konferensi pers yang digelar di kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025). (Foto: Junaidin Zai/Nusantaraterkini.co)

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut) memaparkan perkembangan terbaru Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) serta kurikulum Marsipature Hutanabe dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).

Kepulauan Nias menjadi daerah prioritas dalam implementasi program tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga menjelaskan, prioritas itu diberikan karena sejumlah wilayah di Kepulauan Nias masih berstatus daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T). Selain itu, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

“Khususnya Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Induk masih tergolong daerah 3T. Karenanya kita implementasikan PUBG di sana,” ujarnya.

Baca Juga : Bobby Nasution Bahas Dukungan untuk Pesantren Bersama PW Muhammadiyah Sumut

Ia menambahkan, pendataan jumlah sekolah dan siswa terus dilakukan secara rinci, termasuk sekolah paling terluar di Sumut, SMA Negeri 1 Pulau Simuk.

Dengan penerapan PUBG, pemerintah menegaskan tidak ada lagi alasan bagi sekolah untuk melakukan pengutipan biaya tambahan kepada siswa.

Baca Juga : Program PUBG Pemprov Sumut Juga Didukung Layanan Internet Gratis, Perpustakaan dan Pelatihan Tenaga Pengajar

Alex juga mengingatkan bahwa Komite Sekolah berfungsi mencari dukungan dana eksternal, bukan membebankan biaya kepada siswa atau orang tua.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap program MBG dan PUBG di Kepulauan Nias dapat berjalan optimal dan menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di seluruh Sumut.

“Selama ini sekolah berdalih ada kebutuhan nonteknis yang tidak dicover dana BOS sehingga melakukan pengutipan. Dengan skema PUBG dan skema berbasis nasional, pengutipan seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)