Hensa Usul MBG Dihentikan Sementara Usai Kasus Dadan: Selamatkan Fiskal, Perbaiki Program

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menilai kasus korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, tidak hanya berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi fiskal negara secara lebih luas.

Menurut Hensa, dugaan penyalahgunaan anggaran dalam program tersebut telah menimbulkan efek berantai yang dirasakan masyarakat.

“Ini kesalahannya Dadan, dia pakai duit fiskal. Panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik, harga-harga yang lain naik, PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, dia pakai fiskal buat memperkaya diri sendiri,” kata Hensa, Rabu (10/6/2026).

Hensa juga mengkritik klaim pemerintah yang selama ini menyebut telah melibatkan masyarakat dalam evaluasi program MBG. Menurutnya, berbagai masukan publik sejak awal pelaksanaan program justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

“Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Malah ada respons yang tidak menunjukkan keterbukaan terhadap kritik. Artinya tidak ada keterlibatan masyarakat yang benar-benar diinginkan sejak awal,” ujarnya.

Selain itu, Hensa menilai sejumlah kolega Dadan di lingkungan kabinet turut memiliki tanggung jawab moral karena tidak menyampaikan kritik maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.Ia menyoroti adanya budaya Asal Bapak Senang (ABS) yang membuat berbagai persoalan tidak dikoreksi sejak dini.

“Mereka tahu ada keluhan masyarakat, tetapi tidak berani menyampaikan. Karena Dadan dianggap dekat dengan Presiden, akhirnya banyak yang memilih diam,” katanya.

Di sisi lain, Hensa menyambut positif langkah Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut. Ia menilai respons publik terhadap penegakan hukum dalam perkara ini cukup positif dan dapat menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

Menurut Hensa, penghentian sementara program MBG untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan justru dapat memperkuat citra Presiden di mata masyarakat.

“Saya melihat penghentian sementara untuk evaluasi bukan sesuatu yang buruk. Justru bisa menjadi kesempatan memperbaiki program agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Hensa mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema pilot project sebelum program kembali dijalankan secara luas. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat menemukan pola pelaksanaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Mengevaluasi MBG bukan berarti menghentikannya 100 persen. Bisa dilakukan melalui pilot project sampai ditemukan pola yang baik dan efektif. Kalau memang program ini terbukti bermanfaat dan mendapat dukungan masyarakat, tentu bisa dijalankan kembali dengan fondasi yang lebih kuat,” katanya.

Ia menambahkan, masih tersedia cukup waktu bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kebijakan secara terukur sehingga program-program sosial dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. 

(LS/Nusantaraterkini.co).