Stok Pupuk Subsidi Melimpah, Petani NTT Masih Harus Tempuh 50 Kilometer

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Persoalan distribusi pupuk subsidi kembali menjadi sorotan. Di tengah stok pupuk nasional yang mencapai sekitar 1.268.690 ton per 8 September 2026, akses petani terhadap pupuk bersubsidi di sejumlah daerah masih dinilai belum merata.

Anggota Komisi IV DPR, Usman Husin, mendesak PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran pupuk subsidi tidak hanya tersedia di tingkat gudang atau distributor, tetapi benar-benar mudah diperoleh petani, khususnya di sentra-sentra produksi pertanian.

“Kami meminta agar PT Pupuk Indonesia memastikan penyaluran pupuk subsidi agar mudah diakses untuk para petani. Jumlah pupuk yang sangat besar itu kami harapkan dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan petani. Jangan sampai pupuk tersedia dalam jumlah besar, tetapi justru sulit dijangkau oleh petani,” ujar Usman, Kamis (10/9/2026).

Menurut Usman, persoalan utama bukan semata-mata ketersediaan stok, melainkan bagaimana pupuk tersebut dapat menjangkau petani yang membutuhkan.

Saat ini terdapat lebih dari 3.000 titik kios pupuk di berbagai wilayah Indonesia. Namun, persebarannya dinilai belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau kawasan persawahan utama.

Kondisi tersebut, kata Usman, masih dirasakan petani di daerah pemilihannya, NTT II. Ia mengungkapkan, sejumlah petani bahkan harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk memperoleh pupuk.

“Bahkan ada petani yang harus menempuh jarak hingga 40–50 kilometer untuk mendapatkan pupuk. Biaya transportasinya terkadang justru lebih besar daripada harga pupuk itu sendiri,” katanya.

Selain persoalan distribusi, Usman juga meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme alokasi pupuk subsidi agar benar-benar disesuaikan dengan luas lahan dan kebutuhan riil petani.

Ia menilai terdapat ketimpangan antara perkembangan luas lahan pertanian dengan ketersediaan kuota pupuk subsidi di sejumlah daerah. Bahkan, terdapat petani yang menurutnya hanya memperoleh alokasi pupuk dalam jumlah sangat terbatas.

“Distribusi pupuk harus benar-benar mengikuti kebutuhan dan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai ada petani dengan lahan luas yang hanya memperoleh alokasi pupuk sekitar 42 kilogram,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan subsidi pupuk harus mampu menjawab kebutuhan produksi di lapangan, terutama di wilayah yang tengah mengalami pengembangan areal pertanian dan pencetakan sawah baru.

Untuk memutus rantai distribusi yang panjang, Usman meminta PT Pupuk Indonesia mempermudah dan mempercepat prosedur perizinan pembukaan kios pupuk baru.

Penambahan kios, terutama di kawasan pencetakan sawah baru dan sentra-sentra produksi pertanian, dinilai penting untuk mendekatkan pupuk kepada petani sekaligus mengurangi beban biaya transportasi.

“Jangan sampai stok pupuk tersedia dalam jumlah besar, tetapi petani kesulitan mendapatkannya karena persoalan jarak, alokasi, maupun distribusi. Kita perlu menambah kios pupuk di sentra-sentra pertanian,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan kios yang lebih dekat dengan lokasi produksi dapat memperpendek mata rantai distribusi sekaligus membuat penyaluran pupuk subsidi lebih efisien.

Pengawasan Penyaluran Harus Diperketat

Di sisi lain, Usman mengingatkan agar penambahan titik distribusi tetap dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Ia menyoroti potensi praktik penebusan pupuk subsidi oleh pihak yang tidak berhak untuk kemudian diperjualbelikan secara ilegal.

Karena itu, pengawasan di tingkat bawah, mulai dari distributor hingga kios, menurutnya harus diperkuat agar pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang menjadi sasaran program pemerintah.

“Keberhasilan ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh jaminan ketersediaan sarana produksi yang mudah dan terjangkau bagi petani,” pungkas Usman. 

(LS/Nusantaraterkini.co)