Berita Unggulan

Ikuti Kami

Nusantaraterkini.co - Portal Berita

Sri Mulyani Puji Kementerian ATR/BPN Jalankan Reforma Agraria

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memuji jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2024, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (07/03/2024).(Dok. Kementerian ATR/BPN)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2024, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (07/03/2024).(Dok. Kementerian ATR/BPN)
A A

Nusantaraterkini.co, - Menteri Keuangan (Menkeu) memuji jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) melalui program .

 "Bapak/Ibu sekalian adalah para pendekar yang men-deliver (mengantarkan) keadilan, luar biasa," tuturnya dikutip dari laman , dilansir Kompas.com, Senin (11/3/2024).

Bendahara keuangan negara itu menilai, dari sisi sinergi pengurangan kemiskinan melalui program , adalah motor penggerak utama.

Menurutnya, banyak negara yang pertumbuhannya tinggi, tetapi memunculkan ketimpangan karena pertumbuhan tinggi itu hanya didorong oleh capital yang besar, sedangkan di dijalankan Reforma Agraria.

“Ini akan membuat kita menjadi negara yang tetap tumbuh tinggi, terwujud pemerataan, namun kemiskinan turun,” lanjut dia.

melanjutkan, dia memandang peran penting dari Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian .

Menurutnya, untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045, tidak mungkin tanpa adanya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas, yang artinya aset berupa lahan di Indonesia juga harus produktif.

"Kita harus membangunkan (aset yang tidur) dan make sure (memastikan) aset, terutama yang penting di dalam mendorong kegiatan investasi," tambah Sri Mulyani.

Permasalahan lahan dalam konteks investasi menjadi penting. Sebab, investor yang datang ke Indonesia pasti membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah yang mau ditempati untuk berusaha.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, meyakinkan bahwa Indonesia mampu menciptakan tata ruang yang membuat kegiatan produktif itu menjadi melonjak dan mendukung pembangunan, serta pemerataan. (rsy/nusantaraterkini.co)

Bagikan:

WhatsApp Channel

Ikuti saluran Nusantaraterkini di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru langsung di ponselmu.

Ikuti

Google News

Dapatkan berita pilihan dan update terkini dari Nusantaraterkini di Google News.

Ikuti

Berita Terkait

Berita Terbaru