Eddy Soeparno: Bantuan Negara Sahabat untuk Penanganan Karhutla Merupakan Hal Lazim

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menilai bantuan dari negara-negara sahabat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan hal yang wajar dan lazim dilakukan dalam hubungan antarnegara.

Eddy mengatakan, sejumlah bantuan dari negara sahabat telah diterima Indonesia untuk mendukung upaya penanganan karhutla. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Jepang serta negara-negara tetangga.

“Namanya yang kita lihat sekarang di lapangan kan sudah ada bantuan dari Jepang. Kemarin juga sudah ada kapal pesawat terbang air, penyemprot air dari negara tetangga,” ujar Eddy kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, kerja sama dan bantuan internasional merupakan bagian dari semangat saling membantu antarnegara, terutama ketika suatu negara menghadapi bencana atau kondisi darurat.

“Kalau di negara tetangga kita ada permasalahan yang serupa atau ada musibah yang dialami, tentu kita juga memberikan bantuan. Ketika diminta, bahkan kalau belum diminta pun kita menawarkan. Jadi saya kira itu merupakan hal yang wajar, yang lazim,” kata politikus PAN ini.

Eddy menilai penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan integrasi antarlembaga, termasuk dengan dukungan negara-negara sahabat. Menurut dia, kompleksitas penanganan karhutla membutuhkan langkah yang terukur agar persoalan dapat segera ditangani.

Ia juga menilai langkah Presiden yang membuka ruang bagi bantuan dari negara-negara sahabat merupakan bagian dari upaya mempercepat penanganan karhutla.

“Apalagi sekarang ini kita lihat bahwa penanganan karhutla itu memang perlu penanganan yang koordinatif dan terintegrasi. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentu merupakan sebuah langkah yang terukur, di mana kita ikut mendapatkan bantuan dari negara-negara sahabat agar ini bisa cepat selesai,” terang Legislator dapil Jabar ini.

Eddy menegaskan, percepatan penanganan karhutla penting agar pemerintah dapat segera memasuki tahap rehabilitasi wilayah terdampak. Selain itu, langkah pencegahan juga perlu disiapkan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla di masa mendatang.

“Pada akhirnya kan kita ingin agar karhutla itu bisa cepat diselesaikan agar proses rehabilitasi bisa kita mulai dan kemudian proses pencegahan ke depannya itu bisa kemudian kita lakukan,” pungkas anggota Komisi XII DPR ini.

(LS/Nusantaraterkini.co)