Soal Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Putusan MK Diharapkan Hadirkan Kebaruan yang Positif
Siti Zuhro menyikapi putusan Mahkamah Konstiusi (MK) menyatakan Pemilu Nasional dan Daerah dipisah di tahun 2029
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menghadirkan kebaruan yang positif. Namun, putusan tersebut perlu dilengkapi, sehingga betul-betul bisa diterapkan secara baik, dan membumi sampai di tataran paling bawah.
Baca Juga: Perludem: Tindak Lanjut Putusan MK Ada di Tangan Pembentuk UU
Hal ini disampaikan Siti Zuhro menyikapi putusan Mahkamah Konstiusi (MK) menyatakan Pemilu Nasional dan Daerah dipisah di tahun 2029.
“Maka pilihlah pemilu yang tidak rumit, pemilu yang dirasakan ownershipnya oleh masyarakat. Bukan didorong karena vote buying. Jangan seolah-olah baik, tapi pemilih memiih karena dibayar. Itu keji dan zalim. Itu yang harus kita tinggalkan. Kita ciptakan kebaruan,” ucap Siti Zuhro, Sabtu (5/7/2025).
Dia mengatakan, tindak lanjut putusan ada di tangan pembentuk UU. Dia berharap DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU harus menyusun UU dengan baik.
Baca Juga: Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, KPU Usul Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Saatnya, memperbaiki dan menata ulang sistem pemilu. DPR dan pemerintah tidak boleh tergesa-gesa dalam membahas revisi UU. Harus dikaji dan dipertimbangkan secara matang.
“Sistem pemilu disebut baik dan aplikatif, bukan karena langsung atau tidak langsung, tapi karena ketepatan, keterjangkauan dan kesesuaian dengan kondisi obyektif,” tegas Siti Zuhro.
(cw1/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Formappi Curiga DPR Sengaja Gantung Revisi UU Pemilu demi Kepentingan Politik 2029
Koalisi Prabowo-Gibran Berpotensi Retak Jelang 2029
PSI Sumut Rampungkan Pengurus Mesin Partai Tatap Pemilu 2029
Menyongsong Pemilu 2029, KPP DEM Dorong Wartawan Kuasai Regulasi Kepemiluan
Tolak Parliamentary Threshold 5 Persen, Partai Gelora: Jangan Batasi Suara Rakyat
Tolak Wacana Diusung 2 Fraksi di Pilpres 2029, Fernando Emas: Jangan Akali Aturan
Berita Terbaru
-
EKONOMIAturan Pajak UMKM Berubah, Marwan Jafar Wanti-Wanti Dampaknya ke CV dan BUMDes
Rozie Winata·1 menit yang lalu -
POLITIKPKS Nilai Gibran Sebaiknya Mundur, Usul DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Rozie Winata·53 menit yang lalu -
KESEHATANDampak Karhutla, Lonjakan ISPA di Sumsel Tembus 457 Ribu Kasus
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
EKONOMIIHSG Menguat Tajam Tembus 5.100, Investor Ramai Bertransaksi Pagi Ini
hendra·1 jam yang lalu -
POLITIKSurya Paloh Nilai Wacana Pemakzulan Sah Asal Sesuai Konstitusi, NasDem: Sikap Paling Rasional
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SUMSELAksi Cepat Tangani Karhutla, Empat Personel Polda Sumsel Terima Penghargaan dari Kapolri
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
POLITIKKomisariat GMNI Sejajaran Sibolga-Tapteng Cabut Rekomendasi Ketua Cabang
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
SUMSELLonjakan Harga Beras, Pemko Palembang Atasi Lewat Pasar Murah dan Penyaluran SPHP
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
POLITIKDibalik Mundurnya Tiga Kader PSI, Sinyal Retaknya Hubungan Prabowo dan Jokowi
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Jaran Mahakam di Kaltim, 113 Pelaku Curanmor Diringkus dan Puluhan Motor Disita
Rozie Winata·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan