Koalisi Prabowo-Gibran Berpotensi Retak Jelang 2029 ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan ujian konsolidasi politik tersendiri di tengah besarnya koalisi pendukung pemerintah. Dukungan lintas partai yang terbangun dinilai memperkuat stabilitas, namun sekaligus menyimpan tantangan dalam mengelola keberagaman kepentingan jangka panjang.

​Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai, penataan kekuatan politik masih menjadi agenda krusial. Agenda keberlanjutan yang diusung sejak Pilpres 2024 menuntut pemerintah untuk tetap merawat hubungan dengan berbagai poros kekuatan politik yang ada.

​"Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya," ujar Arifki Chaniago di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Arifki memetakan adanya empat poros kekuatan besar di balik koalisi pemerintah, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara, yang masing-masing memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik tersendiri. Menurutnya, akomodasi politik melalui pembagian ruang kekuasaan memang efektif untuk meredam gejolak jangka pendek, namun tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan strategis.

​Ia memperkirakan potensi gesekan dalam koalisi gemuk tersebut akan semakin terlihat ketika perbincangan mengenai kontestasi Pemilu 2029 mulai mengemuka. Kalkulasi elektoral partai politik dan perebutan posisi calon wakil presiden dinilai dapat menjadi titik uji soliditas koalisi.

​"Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya," tegas Arifki, seperti dilansir RMOL.

Oleh karena itu, kata dia, tantangan utama pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah memastikan akomodasi politik tidak sekadar berhenti sebagai gencatan senjata formal, melainkan menghasilkan soliditas jangka panjang yang konsisten mengawal agenda pembangunan nasional.

"Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)