Aturan Pajak UMKM Berubah, Marwan Jafar Wanti-Wanti Dampaknya ke CV dan BUMDes

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap mengedepankan prinsip keadilan serta keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

Menurut Marwan, kebijakan pajak tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan keberlangsungan usaha masyarakat.

“Kebijakan pajak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan dan keberlangsungan usaha masyarakat,” katanya, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah masih mempertahankan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria, dengan batas omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Marwan menilai, UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, sektor ini juga berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga sumber penghidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, kebijakan perpajakan harus dirancang secara proporsional agar tidak justru menghambat pertumbuhan pelaku usaha kecil.

Ia mengakui pajak merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan negara justru memberikan tekanan kepada pelaku usaha kecil yang sedang berupaya tumbuh,” ujarnya.

Marwan mengapresiasi keberlanjutan skema PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen. Meski demikian, ia secara khusus menyoroti perubahan kriteria wajib pajak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut dalam PP Nomor 20 Tahun 2026.

Menurutnya, perubahan kriteria tersebut perlu dicermati secara serius karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha sejumlah kelompok pelaku ekonomi, terutama CV, firma, PT non-perorangan, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sebelumnya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut.

Ia mengingatkan, perubahan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi pelaku usaha yang selama ini telah membangun bisnis, melakukan investasi, mempekerjakan tenaga kerja, serta menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

“Persoalannya bukan semata-mata tarif pajak 0,5 persen dipertahankan atau tidak. Yang harus kita lihat adalah siapa saja yang sekarang kehilangan fasilitas tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan usaha mereka,” tegas Marwan.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah itu meminta pemerintah memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai konsekuensi perpajakan bagi CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes yang tidak lagi memenuhi kriteria penerima PPh Final UMKM.

Penjelasan tersebut, lanjutnya, perlu mencakup kepastian masa transisi, mekanisme administrasi, hingga alternatif fasilitas perpajakan lain yang masih dapat dimanfaatkan oleh kelompok usaha tersebut.

Marwan juga mengingatkan agar perubahan regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang telah memilih masuk ke sektor formal dengan membentuk badan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

“Kita ingin semakin banyak usaha kecil berkembang menjadi badan usaha yang kuat, bukan justru membuat mereka ragu untuk melakukan formalisasi usaha,” ujarnya.

Bekas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu turut meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap BUMDes dalam penerapan kebijakan perpajakan terbaru.

Menurut Marwan, BUMDes memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan komersial pada umumnya. Selain menjalankan aktivitas ekonomi, BUMDes juga mengemban fungsi strategis dalam menggerakkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan perpajakan terhadap BUMDes perlu mempertimbangkan karakteristik kelembagaan, tujuan pembentukan, serta kapasitas ekonomi masing-masing badan usaha.

Marwan berharap pemerintah dapat memastikan kebijakan perpajakan tidak menjadi penghambat bagi UMKM dan BUMDes untuk berkembang, melainkan menjadi instrumen yang mendukung penguatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

(LS/Nusantaraterkini.co)