PKS Nilai Gibran Sebaiknya Mundur, Usul DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyatakan, partainya terus menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau yang dikenal sebagai Ijazah Gate.

Menurut Almuzzammil, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat menghendaki agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR RI.

Ia menilai, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran, langkah yang bijaksana adalah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan, DPR dinilai perlu mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, penggunaan hak-hak DPR harus ditempuh secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan serta komunikasi antarfaksi di parlemen.

Karena itu, PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di DPR RI agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab.

“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” tegasnya.

Almuzzammil menekankan bahwa setiap langkah politik yang diambil DPR harus tetap berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

(LS/Nusantaraterkini.co)