Siswa SD di Pemalang Diduga Tewas Dibully Kakak Kelas, Pengamat: Jangan Ada yang Tutupi Kebenaran

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah meminta pengawasan dan perlindungan anak agar diperkuat menyusul tewasnya seorang siswa kelas 2 SD di Pemalang akibat bullying.

 

Jejen menilai, kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas siswa, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Menurutnya, pengawasan yang optimal dapat mencegah terjadinya kekerasan antarsiswa.

“Pentingnya pengawasan kegiatan siswa di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Guru piket diharapkan bisa mencegah kekerasan antar-anak di lingkungan sekolah,” ujarnya, kepada Nusantaraterkini.co, Senin (5/10/2026).

Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dan guru dalam membimbing anak agar memiliki karakter yang baik serta memahami batas-batas perilaku yang dapat merugikan orang lain.

Menurut Jejen, aparat penegak hukum (APH) harus menjadi contoh dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Ia menegaskan, kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung nilai kejujuran serta menjalankan peran dalam melindungi anak-anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

“Menutupi kebenaran hanya akan mencoreng citra kepala sekolah dan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Jejen meminta kasus tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Menurutnya, penanganan yang tegas diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad, juga mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kematian siswa kelas 2 SD di Pemalang tersebut.

Habib menyatakan keprihatinannya karena kasus perundungan di lingkungan pendidikan masih terjadi hingga menyebabkan hilangnya nyawa peserta didik.

“Kami sangat prihatin kasus bullying ini terus terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan memicu hilangnya nyawa peserta didik. Kami mendesak agar polisi turun tangan dan mengusut kasus dugaan kekerasan ini,” ujar Habib.

Ia meminta kepolisian bergerak cepat dengan memeriksa hasil medis forensik dan mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh. Penyelidikan juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pembiaran dari pihak sekolah terhadap tanda-tanda awal perundungan.

“Jangan sampai ada fakta yang terlewat. Kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pengawasan sekolah selama anak-anak berada di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Menurut Habib, perundungan merupakan salah satu dari tiga dosa besar di dunia pendidikan, selain kekerasan seksual dan intoleransi. Karena itu, sekolah tidak boleh menganggap ejekan, intimidasi, maupun kekerasan sebagai kenakalan anak biasa.

“Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan tidak boleh ada toleransi terhadap perundungan. Jangan sampai tindakan mengejek atau memukul dianggap sekadar kenakalan anak belaka,” katanya.

Habib juga mendorong Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah mengevaluasi sistem deteksi dini serta mekanisme pelaporan kekerasan di sekolah. Ia menilai guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah harus bersinergi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Selain proses hukum, Habib meminta pemerintah daerah memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban.

“Keluarga korban harus mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Kehilangan anak dalam situasi seperti ini merupakan duka besar yang memerlukan perhatian dan dukungan nyata,” pungkasnya.

Sebelumnya, siswa SD di Kebondalem, Pemalang, tersebut meninggal dunia pada Rabu (30/9/2026) setelah menjalani perawatan intensif selama sembilan hari di RSUD Dr Azhari Pemalang. Dugaan penganiayaan oleh kakak kelas korban kini ditangani kepolisian setempat.

(LS/Nusantaraterkini.co)