Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.875 per Dolar AS, Pasar Cermati RAPBN 2027

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan pada awal perdagangan Jumat (14/8/2026). Mata uang Garuda melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah perhatian investor terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

Mengacu data Refinitiv, rupiah dibuka melemah 0,08% ke level Rp17.875 per dolar AS. Posisi tersebut berbalik dari perdagangan sehari sebelumnya ketika rupiah mampu menguat tipis.

Pada Kamis (13/8/2026), rupiah ditutup naik 0,03% ke posisi Rp17.860 per dolar AS, meski sempat bergerak melemah pada awal perdagangan.

Di pasar global, indeks dolar AS atau DXY yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama tercatat turun 0,08% ke level 99,887 pada pukul 09.00 WIB.

Pergerakan rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan masih dipengaruhi sentimen terhadap dolar AS serta sikap investor menjelang penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Peluang Penguatan Rupiah

Dari sisi eksternal, rupiah sebenarnya memperoleh sentimen positif dari perkembangan terbaru ekonomi Amerika Serikat.

Data Indeks Harga Produsen (Producer Price Index/PPI) AS menunjukkan tidak adanya perubahan secara bulanan pada Juli. Angka tersebut berada di bawah perkiraan ekonom yang sebelumnya memperkirakan kenaikan 0,2%.

Data PPI tersebut juga memperkuat sinyal dari laporan inflasi konsumen AS yang dirilis sehari sebelumnya. Inflasi konsumen pada Juli tercatat hanya meningkat tipis, sementara inflasi tahunan dan inflasi inti mengalami perlambatan.

Rangkaian data tersebut membuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve atau The Fed pada September kembali menurun.

Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September kini diperkirakan sekitar 35%, turun dari 40% pada Rabu dan 55% sepekan sebelumnya.

Turunnya ekspektasi kenaikan suku bunga berpotensi mengurangi daya tarik dolar AS. Kondisi tersebut dapat memberikan ruang bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, untuk bergerak lebih kuat.

Namun, pergerakan rupiah masih menghadapi risiko dari pasar energi. Ketegangan di Timur Tengah, termasuk gangguan pasokan dan situasi di sekitar Selat Hormuz, berpotensi menjaga harga minyak tetap tinggi.

Kenaikan harga energi dapat menjadi perhatian pasar karena berpotensi menghambat penurunan inflasi di AS dan kembali memengaruhi ekspektasi terhadap kebijakan moneter The Fed.

Harga minyak juga sempat mengurangi penurunannya setelah muncul laporan mengenai serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap fasilitas pengolahan minyak milik Saudi Aramco menggunakan pesawat nirawak. Perkembangan tersebut meningkatkan kembali kekhawatiran terhadap pasokan energi global.

Investor Tunggu RAPBN 2027

Selain faktor global, pasar keuangan domestik akan mencermati rangkaian agenda kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat ini.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.

Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPR yang akan membahas penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.

Investor akan mencermati sejumlah asumsi ekonomi yang digunakan pemerintah, termasuk proyeksi nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, defisit anggaran, hingga strategi pembiayaan negara.

Kebijakan fiskal yang dinilai kredibel dan mampu menjaga stabilitas anggaran dapat menjadi sentimen positif bagi kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah berbagai faktor tersebut, Mega Capital Sekuritas memperkirakan rupiah bergerak relatif stabil sepanjang perdagangan Jumat.

"Pergerakan rupiah diperkirakan stabil di rentang Rp17.850-Rp17.950 per dolar AS hari ini," tulis Mega Capital Sekuritas dalam Macro & Fixed Income Daily Morning Notes, Jumat (14/8/2026).

Dengan demikian, arah rupiah hari ini akan sangat bergantung pada pergerakan dolar AS, sentimen pasar global, harga minyak, serta respons investor terhadap agenda ekonomi dan fiskal pemerintah.

(Dra/nusantaraterkini.co).