Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
nusantaraterkini.co, JAKARTA - Tentara Nasional Angkatan Darat atau TNI AD membuka rekrutmen 24 ribu calon tamtama pada 2025. Mereka direkrut bukan untuk tujuan perang atau pertahanan negara, melainkan untuk mengisi struktur baru Batalyon Teritorial Pembangunan.
Batalyon tersebut sedianya akan mengurusi sejumlah hal mulai dari ketahanan pangan hingga kesehatan.
Pengamat militer Al Araf menilai, kebijakan rekrutmen ini keluar dari koridor tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia menegaskan, pelibatan TNI dalam sektor-sektor nonpertahanan berpotensi menggerus profesionalisme dan peran strategis TNI.
"Hal itu sudah keluar jauh dari tugas utama militer sebagai alat pertahanan negara dan kekuatan perang. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk persiapan perang dan bukan untuk urus pertanian, perkebunan, dan peternakan," ujar Al Araf, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, rekrutmen besar-besaran untuk keperluan nonpertahanan seperti ini harus dievaluasi secara serius.
Ia menekankan, tugas dan jati diri TNI telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI. "Dengan demikian, kebijakan perekrutan itu sudah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri," tambah dosen universitas Brawijaya ini.
Lebih lanjut Al Araf mengkhawatirkan bahwa keterlibatan TNI dalam sektor-sektor pembangunan yang bukan inti pertahanan dapat menyebabkan TNI kehilangan fokus terhadap tugas pokoknya. Ia menyebut kondisi ini berbahaya bagi pertahanan dan kedaulatan negara.
"Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan itu akan mengancam kedaulatan negara karena TNI akan sibuk mengurusi non-pertahanan ketimbang urusi pertahanan negara," ucap dia. Ia pun menyerukan agar DPR dan Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi kebijakan ini. "Karena telah menyalahi dari jati diri TNI itu sendiri sebagai kekuatan perang," tegas Al Araf yang juga pendiri Imparsial ini.
Pemborosan SDM dan Anggaran
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh meminta agar rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan batalyon teritorial pembangunan dikaji secara matang dan mendalam.
Menurut Oleh, penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis yang memerlukan perencanaan menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI ke depan.
"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," ujar Oleh Soleh.
Ia menilai, pembentukan batalyon teritorial pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas, tidak tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).
"Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran," tambahnya.
Lebih lanjut, Oleh menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru, agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip good governance.
Oleh Soleh menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana tersebut serta mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
"Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara," pungkasnya.
Legislator Dapil Jawa Barat XI mengatakan, pihaknya akan membahas rencana pembentukan batalyon teritorial pembangunan dan rekruitmen 24 ribu prajurit itu bersama Panglima TNI.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudha menyampaikan bahwa rekruitmen 24 ribu prajurit bukan untuk kepentingan tempur, tapi akan difokuskan pada kegiatan lain, seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.
(cw1/nusantaraterkini.co).
