Ratusan Ribu Warga Terdampak, DPR Nilai Negara Lalai Hadapi Ancaman Banjir
Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Pulau Jawa merupakan peringatan keras atas ancaman
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Pulau Jawa merupakan peringatan keras atas ancaman nyata perubahan iklim sekaligus lemahnya strategi antisipasi pemerintah. Dengan lebih dari 100.000 warga terdampak, Ratna menilai penanganan bencana selama ini masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Banjir yang menimpa ratusan ribu warga ini bukan kejadian biasa. Ini bukti nyata perubahan iklim dan kegagalan mitigasi yang sudah berulang kali diingatkan,” ujar Ratna, Senin (19/1/2026).
Ia menyebut rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi frekuensi maupun intensitas. Data terbaru mencatat, banjir di Jawa Tengah saja berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa, merendam ribuan rumah, melumpuhkan lahan pertanian, merusak tanggul, dan memutus akses infrastruktur vital.
“Kondisi ini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah,” tegasnya.
Ratna mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai masih parsial dan sektoral. Menurutnya, pemerintah harus beralih pada strategi komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari percepatan pembangunan dan perawatan bendungan serta tanggul, normalisasi sungai, hingga penguatan kawasan resapan air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Selain itu, ia mendesak penguatan sistem drainase perkotaan serta pemanfaatan teknologi peringatan dini berbasis risiko bencana agar masyarakat tidak selalu menjadi korban pertama setiap kali cuaca ekstrem terjadi.
Lebih jauh, legislator dari Dapil Jawa Timur ini menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia menuntut pemerintah bertindak tegas tanpa kompromi.
“Selama pelaku perusakan lingkungan dibiarkan, bencana akan terus berulang. Penegakan hukum adalah kunci utama mitigasi, bukan sekadar wacana,” katanya.
Ratna mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak terus-menerus mengorbankan keselamatan rakyat demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan tegas yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat demi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co).
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
HUKUM DAN KRIMINALDKC Garda Bangsa Madina Desak KLHK Gakkum Ungkap Pemilik Excavator Zoomlion di Kawasan Aek Bontar
Rozie Winata·8 menit yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSatu Unit Ekskavator Disita dari Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Batang Gadis
Rozie Winata·23 menit yang lalu -
SUMUTPLN Nusantara Power UP Pandan Salurkan Bantuan Sembako ke Rumah Lansia Bahagia di HUT ke-31
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
NASIONALOperasi Zebra Jaya 2026 Resmi Dimulai, Polda Metro Jaya Kerahkan 2.939 Personel Gabungan
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SEPAKBOLAPemilihan Ketua PSSI Sumsel Ditunda Tanpa Alasan Jelas, Didi Yanto Khawatirkan Hilangnya Hak Suara di Kongres Pusat
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Rekam Jejak Sufmi Ahmad Dasco, Banjir Dukungan Jabat Wapres RI
M Aribowo·1 jam yang lalu -
LIFESTYLEDukung Fatwa Haram MUI, DPR: Vape Ancaman Nyata Kesehatan Generasi Muda
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
EKONOMIRupiah Dibuka Melemah ke Rp18.210 per Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi AS dan Utang RI
hendra·2 jam yang lalu -
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
