Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Pulau Jawa merupakan peringatan keras atas ancaman nyata perubahan iklim sekaligus lemahnya strategi antisipasi pemerintah. Dengan lebih dari 100.000 warga terdampak, Ratna menilai penanganan bencana selama ini masih bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Banjir yang menimpa ratusan ribu warga ini bukan kejadian biasa. Ini bukti nyata perubahan iklim dan kegagalan mitigasi yang sudah berulang kali diingatkan,” ujar Ratna, Senin (19/1/2026).
Ia menyebut rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi frekuensi maupun intensitas. Data terbaru mencatat, banjir di Jawa Tengah saja berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa, merendam ribuan rumah, melumpuhkan lahan pertanian, merusak tanggul, dan memutus akses infrastruktur vital.
Baca Juga : Menteri LH Beberkan Faktor Pemicu Banjir Bali: Hujan Ekstrem, Sampah, hingga Alih Fungsi Lahan
“Kondisi ini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah,” tegasnya.
Ratna mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai masih parsial dan sektoral. Menurutnya, pemerintah harus beralih pada strategi komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari percepatan pembangunan dan perawatan bendungan serta tanggul, normalisasi sungai, hingga penguatan kawasan resapan air dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Selain itu, ia mendesak penguatan sistem drainase perkotaan serta pemanfaatan teknologi peringatan dini berbasis risiko bencana agar masyarakat tidak selalu menjadi korban pertama setiap kali cuaca ekstrem terjadi.
Baca Juga : Ratusan Napi Kabur Usai Tembok Penjara Ambruk
Lebih jauh, legislator dari Dapil Jawa Timur ini menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Ia menuntut pemerintah bertindak tegas tanpa kompromi.
“Selama pelaku perusakan lingkungan dibiarkan, bencana akan terus berulang. Penegakan hukum adalah kunci utama mitigasi, bukan sekadar wacana,” katanya.
Ratna mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak terus-menerus mengorbankan keselamatan rakyat demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan jangka pendek. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan tegas yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat demi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co).
